Jumat, 14 Juni 2024
Tikep  

KPK Soroti Pokir di Tidore, DPRD dan TAPD Di-warning

Dian Patria, KPK RI (Nita/Kaidahmalut)

“Jangan karena hanya kepentingan kelompok kecil, DPRD harus memaksa untuk memasukan pokir. Jadi kita sudah harus berpikir untuk kepentingan yang lebih besar,” pungkasnya.

Dian bilang, apabila DPRD dan TAPD masih bersikeras untuk berkonspirasi, lalu masalah tersebut masuk dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka argo untuk TPK itu selama 18 tahun.

“Sehingga jangan dikira bahwa prosesnya akan dihentikan begitu saja,” ujarnya.

“Jadi jangan menilai pokir itu dalam konteks rupiah, misalnya Ketua DPRD dapat Rp1 miliar, kemudian anggotanya Rp500 juta, terus semuanya pengen bangun jalan, nah itu yang salah,” sambungnya.

Apabila pokir tidak sejalan dengan RKPD, maka jangan dipaksakan untuk masuk dalam APBD. Karena bisa saja, hal itu dilakukan berdasarkan konspirasi antara Banggar DPRD dan TAPD.

“Untuk tukar guling program memang belum kelihatan adanya indikasi Korupsi, tetapi kalau dalam negosiasi itu kemudian ada main-mainnya, baru kelihatan korupsinya, baik melalui aliran dana atau proyek fiktif dan mangkrak, gratifikasi, bahkan transaksi dalam pelaksanaan proyek,” tandasnya. (*)