TERNATE, KAIDAH MALUT – DPRD Kota Ternate menyoroti proyeksi pendapatan retribusi yang dilakukan dua OPD di Lingkup Pemerintah Kota Ternate. 2 OPD itu, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD, Muhajirin Bailussy saat rapat Banggar bersama TPAD di Kantor BPKAD Kota Ternate, terkait pembicaraan tingkat I Ranperda LPP APBD tahun anggaran 2022 dan pendapat akhir fraksi, Senin, 31 Juli 2023.
Muhajirin meminta Pemerintah Kota Ternate mengembalikan OPD terkait, untuk memberikan sejumlah catatan ke Pemkot Ternate.
Menurut politisi PKB itu, sejumlah catatan yang diberikan ke Pemkot kurang lebihnya adalah berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai.
Olehnya itu, DPRD mengingatkan ke Pemkot agar dalam menyusun APBD, harus berdasarkan pendapatan riil. Sisi lain, proyeksi pendapatan dalam terget PAD juga harus diperhitungkan, sesuai dengan ril potensi pendapatan sebelum menetapkan besaran nilai belanja.
“Menyusun APBD itu harus berdasarkan riil pendapatan. Jadi sebelum disusun besaran belanjanya, dipastikan dulu riil PAD-nya berapa, setelah itu baru ditetapkan nilai belanjanya,” timpalnya.
Baca halaman selanjutnya…
