TERNATE, KAIDAH MALUT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, mengajak kelompok masyarakat untuk berperan dalam pengawasan partisipatif, selama tahapan pemilu 2024 berlangsung.
Partisipasi ini bertujuan, untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, yang mungkin terjadi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Malut, Masita Nawawi Gani dalam kegiatan Workshop Pengawasan Partisipatif, untuk Sukses Pemilu Tahun 2024 di Hotel Emerald, Selasa, 18 Juli 2023.
Saat ini, kata Masita, tahapan pemilu sedang berjalan dengan verifikasi perbaikan pencalonan calon legislatif dan perseorangan anggota DPD RI.
Namun, yang perlu diperhatikan adalah tahapan kampanye yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.
Tahapan kampanye sering kali menjadi sumber pelanggaran dalam pemilu. Seperti politik uang, politisasi SARA, penyebaran hoaks, dan pelanggaran netralitas ASN.
“Di Malut, pada pilkada serentak tahun 2020, pelanggaran terbanyak adalah netralitas ASN. Oleh karena itu, Bawaslu Malut menyadari pentingnya langkah pencegahan dan pengawasan yang melibatkan kelompok masyarakat,” ujar Masita.
Bawaslu Malut mengapresiasi kegiatan workshop yang diadakan oleh Bawaslu RI. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, mengenai pentingnya pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran dalam tahapan pemilu.
Workshop ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas ASN.
“Oleh karena itu, saya mengajak semua yang hadir untuk membantu tugas Bawaslu, yaitu pengawasan dan pencegahan, guna menciptakan pemilu yang berintegritas,” tegas Masita, yang telah menjabat sebagai Komisioner Bawaslu selama dua periode.
Sementara itu, perwakilan Lembaga Pemantau Pemilu Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanudin Abdullah, menyampaikan bahwa keberhasilan pemilu dapat dilihat dari peran Bawaslu, sebagai pengawasnya.
Baca halaman selanjutnya…
