Saat ini, kata dia, program yang dijalankan cabor masih membebani anggaran Ketua KONI dan sisanya diupayakan sendiri.
“ Untuk itu, apabila dalam pengajuan anggaran perubahaan nanti tidak diakomodir dana hibah milik KONI Ternate, maka seluruh cabor beserta atlet-atletnya siap menduduki Kantor Pemkot dan DPRD Kota Ternate,” tegas Hamka.
Sekertaris Muaythai Kota Ternate, Buhari Muhidin juga mengungkapkan, sedari dulu sampai tahun 2022 anggaran KONI selalu ada, namun di tahun 2023 sama sekali tidak ada.
“Jika pemkot dan DPRD tidak mau memperhatikan olahraga, berarti daerah mengalami kemunduran. Padahal salah satu instrumen kemajuan prestasi itu ada di olahraga,” sesalnya.
Sepengetahuannya, terkait usualan dana hibah KONI memang sudah diajukan sejak bulan Desember 2022 lalu, namun sampai memasuki bulan Juli 2023 ini, anggaran Rp2,8 miliar itu tak kunjung direalisasikan. Padahal ada 24 cabor beserta atlet yang membutuhkan anggaran tersebut.
“Kami berharap pemkot segara mengusulkan dana milik KONI itu, agar segara disetujui DPRD. Karena apa, agenda terbesar saat ini dihadapi masing-masing cabor adalah agenda pra PON 2023 dan PON 2024,” ujarnya.
Terpisah, Muhammad Ghifari Bopeng, mengaku telah menerima aspirasi para pengurus cabor.
Ia bilang, saat ini ada beberapa cabor sudah melaksanakan program kerja. Bahkan ada pula cabor yang melaksanakan seleksi pra PON.
“Selanjutnya aspirasi ini akan disampaikan ke Pemkot dan DPRD, sehingga seluruh kegiatan olahraga di Kota Ternate ini, bisa berjalan normal,” kata Ghifari.
Sementara itu, Kadispora Ternate Abdullah Sutopo saat diwawancarai beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa anggaran hibah untuk KONI Ternate akan diusul pada APBD Perubahan 2023.
Kata Sutopo, di era kepemimpinan Ketua KONI yang sebelumnya memang pernah diusulkan, hanya saja, saat ini ada pergantian kepengurusan. Sehingga, sambung dia, ada sedikit keterlambatan dalam pengajuan usulan tersebut.
“KONI Ternate dana hibahnya itu mudah-mudahan di APBD Perubahan 2023 baru diusulkan. Anggarannya sebesar Rp1,5 miliar. Kemarin sudah dibahas akan dimasukan ke induk hanya saja waktunya tidak memungkinkan karena ada pergantian kepengurusan, jadi kami usulkan nanti di perubahan,” tandas Sutopo. (*)
