Di sisi lain, berbagai persoalan warga kota tak menjadi fokus.
“Pemilihan pejabat berdasarkan garis semenda menjadi akumulasi dari pemerintahan ramean, yaitu model pemerintahan kekerabatan yang lebih fokus pada pesta bersama.
Lihat saja acara Asosiasi Pemerintah Kota yang diselenggarakan di Kota Makassar adalah forum para wali kota, bukan forum para kadis-kadis, sehingga tidak ada urgensinya membawa pejabat ramean dalam pemerintahan ramean,” tukasnya, pada Rabu, 12 Juli 2023.
Model pengelolaan pemerintahan ramean, ujar Mukhtar, cenderung memanfaatkan uang rakyat untuk kesenangan pejabat ramean. Cara ini akan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada wali kota ramean.
“Tauhid Soleman mestinya mampu keluar dari jebakan kabinet ramean, yang cenderung membuat acara ramean tapi problem dasar pemerintah kota tidak terkelola dengan baik,” tegasnya.
DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat, sambungnya, harus mampu membangun pertanyaan kritis kepada wali kota, atas model pengelolaan pemerintahan ramean yang dipandang tidak efektif dan efisien.
“Struktur APBD kota yang mengalami jebakan defisit jangka pendek dengan memasukkan rancangan perda untuk PKBU, untuk pembangunan rumah sakit senilai Rp1.6 triliun adalah bagian yang tak terpisahkan dari model pemerintahan ramean, yang ditunjukkan oleh Tauhid Soleman dalam mengelola uang warga kota dari hasil amanah yang diberikan kepada Tauhid,” tandas Mukhtar. (*)
