TERNATE, KAIDAH MALUT – Pertemuan Ketua Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Arwan Mhd Said dengan calon komisioner Bawaslu, petahana Fahrul Abd Muid membuat geram banyak pihak. Di antaranya Akademisi Universitas Khairun Ternate Abdul Kadir Bubu dan Praktisi Hukum Hendra Kasim.
Sebelumnya, Arwan dan Fahrul terciduk kamera sedang duduk satu meja dan menikmati kopi di kafe Moluccas, di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate, Rabu, 14 Juni 2023 sekira pukul 17.36 WIT.
Abdul Kadir mengatakan, pertemuan tersebut telah meluluhlantakkan integritas timsel Bawaslu Malut. Atas dasar apapun, ia menegaskan, timsel tak boleh bertemu peserta seleksi di luar proses seleksi itu sendiri.
“Pertemuan itu bukan saja melanggar kepatutan, tapi juga melanggar hukum. Aturannya kan begitu. Aturan yang ditetapkan adalah timsel tidak bisa bertemu dengan peserta seleksi,” ujar Dosen Fakultas Hukum itu.
Baca halaman selanjutnya…
Terlepas dari apapun pembahasan antara Arwan dan Fahrul saat bertemu, kata Abdul Kadir, patut diduga ada pengkondisian hasil seleksi antara keduanya.
Timsel sendiri dijadwalkan mengumumkan 4 besar calon komisioner Bawaslu, pada malam ini paling lambat pukul 22.00 WIT.
“Karena itu, Bawaslu RI wajib segera men-take over seleksi Bawaslu Provinsi Malut. Selanjutnya penentuan 4 besar hingga 2 besar jadi kewenangan Bawaslu RI. Mengapa demikian? Karena kondisi saat ini timsel tak lagi dipercaya publik. Ketua timsel saja sudah semacam ini, apalagi anggota yang lain. Patut diduga seluruh anggotanya melakukan hal yang sama, yang tidak terlihat,” tegasnya.
Abdul Kadir bilang, tak perlu lagi ada pleno 4 besar calon komisioner Bawaslu oleh timsel. Sebab Bawaslu RI sudah sepatutnya mengambil alih proses seleksi mulai saat ini.
“Ini penting untuk menjaga integritas Bawaslu ketika terpilih nanti. Jadi timsel saat ini tidak perlu lagi melanjutkan proses seleksi, karena sudah seharusnya di-take over Bawaslu RI,” bebernya.
Baca halaman selanjutnya…
Ia menekankan, jika Bawaslu RI melakukan pembiaran usai pertemuan ketua timsel dengan slaah satu peserta, berarti Bawaslu RI juga seiring dengan timsel, uang moralnya dipertanyakan untuk menghancurkan proses demokrasi di Malut.
“Kenapa? Karena orang-orang yang dipilih nanti adalah orang-orang yang punya integritas bermasalah. Otomatis pesta demokrasi nanti bermasalah juga. Efek dominonya akan ke sana,” papar Abdul Kadir.
Apapun alasan pertemuan Arwan dan Fahrul, ia berujar, tak bisa dibenarkan. Sebab saat ini adalah masa yang krusial dalam menentukan 4 besar calon anggota Bawaslu.
“Dan memang patut diduga ada negosiasi, ada kongkalikong antara ketua timsel dengan yang bersangkutan. Apalagi jadwal pengumuman sempat molor. Artinya ini ada masalah, dan patut dicurigai ada pengaturan hasil seleksi. Apapun klarifikasinya nanti, tidak penting. Sebab ketua timsel sudah terbukti tidak netral sehingga proses seleksi harus diambil alih Bawaslu RI,” tandas Abdul Kadir.
Terpisah, Hendra Kasim menambahkan, ia sendiri tidak mengetahui pasti makna dan tujuan pertemuan keduanya itu.
Namun yang harus dilakukan oleh Bawaslu RI, yakni take over seleksi tersebut.
“Entah kebetulan atau tidak pertemuan tersebut, saya sependapat bahwa pertemuan itu tidak wajar,” tambah Hendra.
Apalagi, kata dia, ini menjelang pengumuman hasil akhir seleksi.
“Saya minta Bawaslu RI serius melihat hal ini. Bahkan jika perlu di-take over oleh Bawaslu RI,” tegasnya. (*)
Tinggalkan Balasan