TERNATE, MALUT KAIDAH – Pemuda Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, melakukan aksi demo mendesak Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, segera mencopot Lurah Tarau, Rizal Tomagola. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di depan Kantor Lurah Tarau, Jalan Batu Angus, Senin, 23 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 WIT.
Ini bukan kali pertama pemuda Kelurahan Taru mendemo Lurah Tarau. Beberapa waktu lalu mereka juga berunjukrasa mendesak Pemerintah Kota Palu mencopot lurah tersebut.
Dalam aksi ini, Pemuda Tarau meminta Wali Kota, Tauhid Soleman segera mencopot Rizal Tomagola sebagai Lurah, karena dinilai ini tidak transparan pada setiap kegiatan kelurahan yang dilakukan.
Sejumlah kejanggalan terjadi selama kepemimpinan Rizal Tomagola, mulai dari pemberhentian Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dilakukan secara sepihak, ditambah tidak adanya transparansi alokasi anggaran Dana Kelurahan (DK) dan Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK), sejak tahap pertama hingga kedua.
Koordinator aksi, Acil, dalam orasinya menegaskan, selama Rizal menjadi Lurah Tarau, warga tidak pernah mengetahui berapa alokasi anggaran, baik itu DK maupun DPPK. Bahkan, berdasarkan surat Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 0343/SRT/X/2017/Tte, tanggal 26 Oktober 2017, telah disebutkan temuan tindakan mal administrasi penyimpanan prosedur, karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 Huruf b, Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 43 TA 2017.
Tak hanya itu, Acil juga menyebutkan, pada Musrenbang yang dilakukan beberapa bulan lalu, hanya ada enam orang sebagai keterwakilan masyarakat Kelurahan Tarau yang hadir. Pasalnya, lanjut Acil masyarakat tidak mengetahui adanya penyelenggaraan Musrenbang tersebut.
“Laporan yang kami terima, ternyata berita acara sebagai kelengkapan administrasi Musrenbang, diakali oleh Lurah dengan menandatangani berita acara,” ungkap Acil.
Ironisnya lagi, akhir-akhir ini, kata Acil, ada laporan masyarakat, mengenai perilaku lurah yang dinilai seperti preman. Masyarakat merasa resah dengan tingkah laku Lurah tersebut.
“Ini sangat meresahkan masyarakat, karena Lurah domisili di Tarau dan melakukan aktivitas ekonomi juga di Tarau, sering mematok anggaran dengan jumlah yang besar dan alasannya tidak masuk akal,” cetusnya.
Bahkan, katanya, jika masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi di kantor Lurah, sering dipersulit.
“Lurah ini jarang masuk kantor, dan kurang berbaur dengan masyarakat Kelurahan Tarau,” sesalnya.*
