TERNATE, KAIDAH MALUT – DPRD Kota Ternate mendesak Wali Kota M Tauhid Soleman segera memberikan ancaman hukuman (Punishment) terhadap Pimpinan OPD yang memiliki kinerja buruk.
Selain itu, DPRD pula menyesalkan sejumlah Kepala OPD yang absen dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan ke-1 tahun 2023, yang digelar Jumat malam, 15 April 2023.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Ternate, Nurlela Syarif mengatakan, pemberlakuan punishment terhadap pejabat, merupakan upaya agar ada perbaikan kinerja.
“Pak Wali Kota harus memberi catatan khusus (ke OPD) supaya ada efek jerah, ada ittikad baik dan perbaikan kinerja. Yang didorong DPRD ini kan supaya ada perbaikan,” cetus Nurlela.
Mula-mula, Nurlela merasa geram lantaran sejumlah pimpinan OPD penghasil PAD enggan hadir dalam Paripurna tersebut.
Salah satunya Kepala Disperindag Ternate, Muchlis Jumadil. yang tidak mengahdiri rapat.
Begitu pula pimpinan OPD lain juga terpantau tidak hadir.
“Kadisperindag ini kenapa tidak hadir dalam rapat yang fokus membahas PAD?, Padahal punya banyak problem yang disoroti tim Pansus,” ucap Nurlela, kepada wartawan.
Ia menyebutkan, berdasarkan temuan DPRD, setidaknya ada 14 OPD yang memiliki kinerja menurun dalam memanfaatkan Pendapatan Daerah (PAD).
“Padahal ini juga sudah masuk triwulan pertama dan kita berharap ada gerak cepat dari OPD terkait untuk bisa menjalankan apa yang diinginkan Wali Kota Ternate,” tukasnya.
Adapun agenda sidang paripurna ini yakni, penyampaian keputusan DPRD Ternate tentang catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Ternate tahun 2022. (*)
