TERNATE, KAIDAH MALUT – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, menilai kinerja Pemerintah Kota Ternate tidak maksimal. Terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus DPRD Ternate, Nurlaela Syarif kepada Kaidah Malut, mengatakan nilai PAD dari sejumlah OPD belum memenuhi target yang ditetapkan.
Hal itu berdasarkan kunjungan Pansus DPRD beberapa hari terakhir.
“Dari 15 OPD penghasil PAD baik pajak maupun retribusi di masa periode kedua Pak Tauhid, itu memang belum optimal,” kata Nurlaela, Jumat, 24 Maret 2023.
Ia menyebut, yang tergambar jelas itu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Di mana dari target Rp37 miliar yang tercapai realisasinya hanya Rp9,8 miliar.
Menurutnya, ada sejumlah faktor merosotnya PAD yang diserap oleh Disperindag Ternate.
Salah satunya, kata dia, transparansi sistem digital yang tidak dijalankan.
“Nah temuan Pansus itu memang apa yang menjadi rekomendasi DPRD terkait transparansi sistem, itu sama sekali belum dilakukan,” ungkap Nurlaela.
Padahal, usulan adanya sistem transparansi berbasis digital tersebut, DPRD sudah berulangkali mengusulkan ke Disperindag.
Pemkot Ternate melalui Disperindag sejatinya memiliki potensi cukup strategis, untuk menghasilkan nilai PAD.
“Berdasarkan data untuk beberapa zona pasar, kita punya sekitar 1.133 pedagang yang jadi objek retribusi. Tapi selama ini pengelolaannya masih manual dan tentu, ada potensi terjadi kebocoran,” jelasnya.
Nurlaela menyayangkan sikap Disperindag yang masih menerapkan sistem manual untuk menagih retribusi pedagang.
“Masih manualisasi dan caranya ditagi oleh petugas. Ada yang bayar setahun dan ada yang bayar bulanan,” timpalnya.
“Jadi ini sangat tidak optimal. Banyak objek yang terisi tetapi target PAD-nya tidak mencapai seratus persen,” tukasnya. (*)
