TERNATE, MALUT KAIDAH – Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda, tidak ingin berbalas pantun dengan Bapelitbangda.
Menurut, anggota dewan dari fraksi Demokrat ini, ia tidak ingin berbalas pantun dengan Plt Kepala Bapelitbangda, Rizal Marsaoly. Sebab, DPRD ini bekerja menjalankan fungsinya dan berpedoman pada aturan perundang-undangan.
“Perencanaan ini prosesnya sangat substansi, ketika kegagalan perencanaan, itu berarti merencanakan kegagalan,” kata Heny Sutan Muda.
Dan melalui fungsi DPRD ini, kata Heny, ketika hasil fakta dari pembahasan tersebut sudah ada, maka Pemkot Ternate jangan lagi membela diri.
“Harusnya ada itikad baiklah, menghargai kerja-kerja DPRD. Kami koreksi, karena kami menjalankan fungsi pengawasan, jangan ketika DPRD menjalankan fungsinya Pemkot balas bilang salah, tara (tidak) baca aturan,” tegasnya, Kamis 12 Agustus 2021.
Meski begitu, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate itu mengatakan, ia sangat memahami, mungkin Kepala Bapelitbangda terlalu banyak beban kerja sehingga tidak fokus.
“Mungkin dia terlalu banyak beban tugas jadi Plt Kepala Bapelitbangda dan Kadis Pariwisata sehingga tidak fokus saat menyusun Rencana Awal RPJMD,” imbuhnya.
Ia juga menuturkan, ketika Kepala Bapelitbangda bersama tim ahli, menyerahkan dokumen ke Ketua DPRD waktu itu, juga sudah menyalahai aturan, dan akhirnya Badan musyawarah (Banmus) mengoreksinya.
Rapat pembahasan Rencana Awal RPJMD ditemukan banyak inkonsistensi terhadap Permendagri 86/2017 dari aspek kerangka penyusunan.
“DPRD Kota Ternate menemukan sejumlah fakta, mulai dari proses penyerahan sampai pembahasan tidak konsistensi terhadap aturan,” tegas Heny.
Heny bilang, selain dokumen rencana awal itu sangat tidak teliti. Dalam pembahasan awal, DPRD menyandingkan dokumen Ranwal RPJMD dengan Permendagri, ternyata sistimatika sudah banyak tidak sesuai. Mulai dari daftar isi yang tidak sesuai dengan isi RPJMD, belum lagi penjabarannya.
“Dan ini akan kami buktikan di saat pembahasan bersama dengan Bapelitbangda dengan DPRD. Sekali lagi, kami tegaskan sebagai mitra strategis dalam pemerintahan, gunakanlah etika saat berbicara dan pahamilah fungsi masing-masing,” tegasnya.
Dalam waktu 10 hari, DPRD akan menghadirkan tim ahli bersama-sama untuk melakukan pembobotan Rencana Awal RPJMD tersebut. *
