TERNATE, MALUT KAIDAH – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, segera melakukan penyegaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dianggap tidak sanggup mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik.
“Penyegaran terhadap sejumlah OPD itu sesuai permintaan DPRD Kota Ternate,” kata Wali Kota Tauhid.
Dia mengatakan, permintaan DPRD itu berkaitan dengan pengembalian penagihan retribusi pasar ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, yang sebelumnya menjadi tugas Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BP2RD) setempat.
“Tidak ada masalah pengalihan retribusi pasar dari BP2RD ke Disperindag, yang terpenting adalah pendapatan itu masuk ke kas daerah dan tidak bocor,” tegasnya.
Namun, Wali Kota Ternate yang juga DPD Partai NasDem Kota Ternate itu mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji mekanismenya.
“Ya seperti yang sudah sebut tadi, asal retribusi itu tidak bocor. Apalagi, siapa yang bisa menafsirkan keadaan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini,” kata dia.
Oleh karena itu, Tauhid mengatakan, agar semua itu tidak bermasalah, yang pertama dilakukan adalah melakukan penyegaran terhadap sumber daya manusia di OPD tersebut, karena banyak pejabat yang sudah lama di posisi itu sehingga perlu dilakukan evaluasi.
Wakil Wali (Wawali) Kota Ternate, Jasri Usman, menambahkan, sebaiknya melakukan pembayaran retribusi non tunai, agar retribusi bisa dikontrol dengan baik.
“Ke depan, sebaiknya pembayaran retribusi dilakukan secara pembayaran non tunai, agar angka kebocoran dapat bisa kendalikan dan dikontrol,” ujarnya.
Menurut Jasri Usman, pihaknya tidak bermaksud mencurigai ada kebocoran dengan melakukan pembayaran tunai seperti yang sudah berlangsung selama ini, tetap sesuai perkembangan zaman, sistim pembayaran tunai itu memang sudah harus diubah.
“Perubahan pembayaran dari sistim tunai ke non tunai itu penting, agar dapat mencapai target retribusi,” tandas Wawali.*
