TERNATE, KAIDAH MALUT – Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) meminta Pemerintah Kota Ternate segera menuntaskan sisa pekerjaan, pembangunan dermaga Hiri yang mangkrak selama bertahun-tahun, di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Maluku Utara.
Pelabuhan penyeberangan Pulau Hiri itu, sejak 8 tahun lalu sudah dirancang. Namun, hingga saat ini yang terlihat hanya sampai pada pembuatan penahan ombak, dengan menggunakan tetrapod.
Olehnya itu, AMPUH mendesak Pemkot segera merealisasi akses warga Hiri tersebut.
Bukan hanya itu, AMPUH juga meminta Sultan Ternate untuk turun langsung dan memberikan pernyataan keras kepada Pemkot Ternate, agar tidak berjanji untuk kesekian kalinya.
Koordinator AMPUH yang diwakili oleh Wawan Iliyas kepada sejumlah awak media, dengan tegas mempertanyakan master plan dermaga tersebut.
Sampai saat ini pun, ia mengatakan bahwa pihaknya sama sekali belum melihat secara pasti keberpihakan kepempinan Pemkot Ternate dari periode ke periode.
“Padahal kita tahu bahwa, perjuangan pelabuhan Hiri itu dimulai sejak tahun 2012 lalu. Dan sampai saat ini, kita belum menemukan keseriusan hakikat Pilkada, hakikat pembangunan di Kota Ternate itu seperti apa,” ujar Wawan saat jumpa pers, Kamis, 05 Januari 2023.
Apalagi, sambung dia, terkait pelayanan dan infrastruktur dasar bagi masyarakat Pulau Hiri.
Padahal pada tahun 2020, AMPUH pernah menandatangani Nota Kesepahaman bersama Pemkot Ternate, yang saat itu dipimpin oleh Almarhum Burhan Abdurrahman. Namun, lagi-lagi ceremony Memorandum of Understanding (MoU) saat itu, hanya menjadi kenangan pahit bagi warga Hiri sampai saat ini.
Setelah kepemimpinan berganti dengan kehadiran M Tauhid Soleman bersama Jasri Usman, masyarakat Hiri malah kembali diberi janji manis.
“Jadi awalnya itu MoU dengan anggaran yang melekat di APBD perubahan tahun 2020, sebesar Rp900 juta untuk pembuatan break water atau pemecah ombak,” jelas Wawan.
Wawan bilang, di tahun 2021-2022 Tauhid pernah berjanji bahwa kepastian pembangunan pelabuhan Hiri itu sudah ada.
“Dan itu saya update terus di sejumlah pemberitaan baik di media cetak, maupun online. Bahkan waktu itu teman-teman mahasiswa dan perwakilan Puspa dan Organda juga, pernah melakukan hearing bersama Wali Kota, dan l itu dilakukan secara tertutup. Saya bilang tertutup, karena waktu itu Pak Tauhid tidak mau hearing dipublikasikan. Kami juga tidak bisa membawa handphone saat itu,” cetusnya.
Menurutnya, karakter birokrasi yang tertutup seperti ini justru tidak bisa menerapkan transparansi pembangunan. Apalagi ini berbicara tentang kebutuhan publik.
“Saya harus jujur bahwa Pemkot belum menunaikan janji itu. Indikatornya adalah pada APBD perubahan tahun 2021, nilainya Rp2 miliar lebih. Kalau dicek nomenklaturnya itu dikhususkan, untuk penambahan percetakan tetrapod,” urainya.
Namun, kenyataannya sampai masuk pembahasan APBD Induk tahun 2023, kelanjutan percetakan tetrapod mandek.
“Masalahnya lagi adalah ketika Pak Tauhid menjanjikan bahwa, tahun 2022 pembangunannya sudah selesai, justru dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2022, anggaran pelabuhan Hiri itu tidak diakomodir di dalam dokumen RAPBDP,” imbuhnya.
AMPUH juga menyentil tiga anggota DPRD Kota Ternate dengan Dapil 4. Di kesempatan itu pula, Wawan memberi peringatan kepada 3 dewan tersebut, bahwa hakikat menjadi anggota dewan itu adalah berkorban untuk kepentingan rakyat dan semua pihak.
“Saya harus katakan bahwa DPRD bahkan Pemkot, membangun tidak berbasis data. Ini adalah peringatan keras,” tegasnya.
AMPUH juga mengancam, jika selama 4 hari kedepan lantas Pemkot belum juga merespon permintaan tersebut, maka seluruh masyarakat yang ada di Pulau Hiri, akan menduduki Kantor Wali Kota Ternate dan melakukan aksi besar-besaran. (Nt)
