Selasa, 26 November 2024

Oknum Pejabat yang “Nakal” Terancam Dicopot, Tauhid: Saya Tidak Main-main

Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman saat membuka secara resmi terminal Gamalama (Foto: Nita/Kaidahmalut)

TERNATE, KAIDAH MALUT – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman menegaskan kepada OPD yang menjadi pelaksana fungsional, harus bertanggung jawab penuh atas sarana yang sudah dibangun.

Sarana seperti terminal ruang tunggu penumpang yang ada di Kelurahan Gamalama dan Bastiong, yang sudah dilakukan penyerahan dari Dinas PUPR ke Dinas Perhubungan (Dishub), sebagai penanggung jawab untuk pengelola terminal.

Kedua fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemkot Ternate itu, harus sesuai fungsinya dan tidak boleh lebih dari itu.

“Terminal penumpang Gamalama dan Bastiong hanya semata-mata fungsinya, untuk orang (penumpang, red) dan barang. Tidakada fungsi lainnya, fungsi lain itu sesuai pedoman Permenhub yang mengatur tentang fungsional terminal,” tegas Tauhid saat membuka secara resmi terminal Gamalama, Selasa, 20 Desember 2022.

Selama ini yang terlihat, terminal dan pasar tidak memiliki petugas yang mengatur, padahal fungsi pemerintahan itu salah satunya yakni mengatur regulasi yang sudah ada.

“Jadi mulai hari ini dan seterusnya, kalau nanti ada oknum apakah dia pejabat struktural atau pelaksana atau pula pejabat fungsional yang disetarakan, jika ada laporan dari masyarakat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang menjual belikan tempat di terminal dan pasar, itu saya Insha Allah saya akan ganti itu semua,” bebernya.

“Saya tidak akan main-main lagi hal-hal seperti ini. Cukup proses-proses birokrasi yang selama ini berjalan seperti itu. Saya ingin ada perubahan,” sambung dia.

Menurutnya, masih banyak pegawai yang ingin mendapatkan jabatan di OPD terkait. Sehingga apabila ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan, maka oknum tersebut akan dicopot dari jabatannya.

“Saya ganti, banyak orang kok bisa dan saya akan cari orang yang terbaik,” cetusnya.

Tauhid sendiri secara lantang menyatakan, tidak ingin memupuk orang-orang yang secara mentalitas tidak mendukung pembangunan. (*)