TERNATE, KAIDAH MALUT – Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul Rahman menyoroti soal rencana, keberangkatan 78 Lurah se-Kota Ternate yang ikut bimbingan teknik (Bimtek) di Bali.
Menurut Zaenul, kegiatan Bimtek dalam rangka mengupgrade kemampuan aparatur, termasuk Lurah adalah sesuatu yang baik. Hanya saja, apakah semua Lurah tersebut harus ikut Bimtek.
“Saya kira ini opsionallah. Maksudnya, kalau yang bersedia, silahkan dan yang tidak bersedia juga tidak bisa dipaksakan,” terang dia.
Ini dilakukan mengingat kebutuhan yang urgen dan prioritas di kelurahan, tentu berbeda satu sama lain.
“Sehingga ada Lurah yang saya dapat informasi, belum mau ikut Bimtek agar anggaran yang bersumber dari DPPK itu, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di kelurahan,” imbuhnya.
Apabila dalam perjalanan dinas nanti ada paksaan, maka itu suatu kekeliruan.
“Ada Lurah yang mau beli meubeler pakai dana operasional, tapi terpaksa tidak bisa beli, karena diwajibkan ikut kegiatan tersebut, kalau begitu kan keliru juga,” cetusnya.
Salah satu opsi juga bisa dilakukan, untuk menghemat anggaran, yakni dengan mengundang pemateri ke Kota Ternate. Namun, ini juga harus dipahami, karena bisa saja para Lurah ini ingin melihat secara langsung, penerapan Bimtek tersebut.
“Yang terpenting tidak melanggar aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik anggaran maupun implementasi dalam pelayanan pada masyarakat,” ucap dia.
Politisi partai Demokrat ini juga mengingatkan, jika ada Lurah yang belum bersedia karena pertimbangan anggaran di kelurahannya yang terbatas, lalu kebutuhan di kelurahan masih banyak yang perlu diperhatikan, maka harus ada opsi lain.
“Jangan Lurah keberatan cuma karena pelaksana mau kejar target jumlah peserta, dan lain-lain. Akhirnya mau tidak mau harus ikut, ini juga keliru,” tegasnya.
“Yang pasti, akan ada evaluasi setelah peserta Bimtek balik lagi ke Kota Ternate. Apapun bentuk implementasi dari output kegiatan tersebut,” tukasnya. (*)
