TERNATE, KAIDAH MALUT – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman minta Bappelitbangda dan Inspektorat Kota Ternate, untuk memonitoring secara langsung seluruh kegiatan yang dilakukan OPD.
Hal itu disampaikan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly usai melakukan rapat internal bersama seluruh OPD lingkup Pemkot Ternate, yang dipimpin Wali Kota, di Kantor Bappelitbangda, Sabtu, 15 Oktober 2022.
Menurut Rizal, permintaan Wali Kota itu lantaran sisa waktu di tahun 2022 tak lama lagi akan berakhir. Apabila di lapangan nanti ditemukan ada proyek pekerjaan yang berjalan, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, maka itu bisa menjadi bahan koreksi atau evaluasi.
Rizal bilang, yang menjadi perhatian Wali Kota adalah pekerjaan fisik. Sementara ini, proyek penataan pusat kuliner di belakang Jatiland Mall juga menjadi perhatian Wali Kota, itu sebabnya pekerjaan tersebut diminta untuk dipercepat.
Untuk proyek penataan belakang Jatiland Mall itu ada tiga OPD yang berkolaborasi. Anggaran sebesar Rp1,7 Miliyar melekat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rp1,5 Miliyar ada pada Dinas Koperasi dan UMKM, dan sebesar Rp6 Miliyar lebih ada pada Dinas PUPR Kota Ternate.
“Nah ketiga OPD ini akan bersamaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tadi saya sempat tanyakan ke Kadis PUPR, dan proses juga sudah mulai jalan. Sementara di Dinas Koperasi dan UMKM minggu besok ini, sudah mulai penandatanganan kontrak,” jelasnya.
Dengan begitu, lanjut dia, untuk pembiayaan di Dinas Koperasi dan UMKM akan mengambil lokasi lapak yang melekat di belakang Jatiland Mall.
“Makanya kami minta pedagang yang ada di lokasi tersebut, melalui Dinas terkait untuk turun pantau lapak mana saja yang belum dibongkar, agar segera melakukan pembokaran. Karena kalau sudah tanda tangan kontrak berarti sudah harus dibersihkan dan mulai dikerjakan,” urainya.
Sementara itu, untuk jalan yang terputus tepat dibagian anjungan merupakan pekerjaan Dinas PUPR, sedangkan Disperindag hanya melakukan perindustrian dan gerobak martabak dan gorengan.
Selain itu, kata Rizal, Wali Kota juga menekankan terkait aset daerah yang baru-baru ini dilakukan penarikan oleh KPK.
“Ini tentu menjadi perhatian. Pak Wali Kota juga meminta semua pejabat Pemkot Ternate harus proaktif. Baik yang ASN, non ASN, maupun yang sudah berakhir masa jabatannya itu diminta kerja sama yang baik, agar apa yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan lancar,” pungkas Rizal. (*)
