TERNATE, KAIDAH MALUT – Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Maluku Utara mendatangi PT Pertamina Ternate di Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Maluku Utara, Senin, 10 Oktober 2022.
Pertemuan dihadiri pengurus KSL Maluku Utara yang didampingi Penasehat KSL, dan Kadis Perhubungan Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya.
Tujuan kedatangan sejumlah pengurus KSL untuk menyampaikan keluhan kelangkaan penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM bersubsidi solar yang terjadi dalam setiap aktivitas distribusi barang muatan, dengan menggunakan kendaraan berjenis truk di 10 Kabupaten/Kota.
Namun sayangnya, dalam pertemuan itu belum membuahkan hasil solusi atas persoalan yang dikeluhkan.
Penasehat KSL Malut, Nurlaela Syarif mengaku, dalam pertemuan dengan pihak PT Pertamina tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Pasalnya, kata Nurlaela, karena problem kelangkaan BBM bersubsidi berjenis solar, bukan di pihak Pertamina tetapi itu merupakan kebijakan Pemda.
Dimana, lanjut dia, Pertamina hanya sebagai distributor dan hanya menjual langsung ke konsumen seperti SPBU dan APMS.
“Sesuai prosedur tidak diperjualbelikan kembali ke pengecer, seperti yang terjadi,” kata Nurlaela usai pertemuan.
Padahal, berdasarkan pengakuan Pertamina itu semua sudah sesuai prosedur, namun fakta di lapangan justru berbeda.
BBM bersubsidi malah terjadi kebocoran, dan itu cenderung dibiarkan pihak Pemda. Mirisnya lagi, itu diperjualbelikan kepada pengecer yang notabene melanggar aturan.
“Kami mendapat berbagai penjelasan dari Pertamina, seperti ada keterbatasan kewenangan Pertamina, mengacu kepada alokasi BPH Migas BBM subsidi solar terbatas quotanya, sehingga Pertamina harus menjaga ketersediaan,” tutur Nurlaela.
Persoalannya selama ini yang memiliki kewenangan adalah pihak Pemprov dan Pemda, untuk melakukan evaluasi kebutuhan BBM bersubsidi agar setiap tahun ada penambahan quota, sesuai analisa data kebutuhan untuk sasaran subsidi di Maluku Utara, seperti sopir truk, nelayan, speed boat dan lainnya.
Tinggalkan Balasan