TERNATE, MALUT KAIDAH – Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman, merasa tak dianggap sehingga akhirnya memutuskan tak berkantor.
Menurutnya, itu semua merupakan bentuk protes dirinya kepada Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, yang dianggap sepihak dalam pengambilan keputusan tanpa berkomunikasi dengannya.
“Pelantikan pejabat, pergantian dan penunjukan pelaksana tugas terhadap beberapa OPD, itu semua tanpa koordinasi dengan Wawali Kota Ternate,” kata Wawali Jasri Usman.
Wawali Kota Ternate, Jasri Usman mengatakan, Kota Ternate saat ini dilanda Covid-19 yang hingga kini belum landai, sehingga aktifitas perkantoran juga dapat ditoleransi. Bahkan dirinya sudah dua pekan belum berkantor.
“Karena beberapa saat yang lalu saya disarankan juga oleh Kabag Umum untuk jangan dulu berkantor, Wali Kota juga jangan terlalu berkantor. Jadi saya belum berkantor itu, karena kondisi Covid,” katanya Kamis 22 Juli 2021 kemarin.
Pilihan work from home itu, kata dia, selain karena menghindari kerumunan, juga sebagai wujud protes atas kebijakan wali kota.
“Tapi tidak itu isu keretakan pemerintahan Tauhid-Jasri. Saya bantah itu,” ujarnya.
Menurutnya, ketika dirinya tidak mengetahui segala kebijakan yang diambil, nantinya apa yang harus dijelaskan ke publik.
Kondisi seperti itu dialami saat pengisian kekosongan jabatan dan perubahan nomenklatur jabatan eselon III dan IV.
Sebanyak 89 pejabat dikukuhkan dan dilantik beberapa waktu lalu sesuai SK Wali Kota nomor 821.1/KEP/1905/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate, juga tidak diketahui.
“Itu saya tidak tahu, saya harus menjelaskan apa, sementara tidak didiskusikan, tidak didampaikan dan tidak dibicarakan,” kata dua.
Segala sesuatu, tambahnya, dikomunikasikan antara satu dengan yang lain, sehingga sama-sama punya referensi dan penjelasan yang sama kepada publik.
“Jangan sampai masyarakat atau media menanyakan ke saya dan saya tidak tahu,” tandasnya.
Dia bilang, padahal usai dilantik, ada beberapa keputusan sebelumnya dibicarakan dengan dirinya, sebelum diputuskan seperti penempatan pelaksana tugas (Plt) pada tiga instansi, yakni Plt di Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Dirut PDAM.
Sementara sisanya, ia mengaku sudah tidak ada lagi komunikasi dengan dirinya, ketika diambil keputusan seperti penujukan Plt. Kepala Bappelitbangda, Plt. Kepala BP2RD dan pencopotan Kepala Dinas PUPR dan ditunjuk Isnain Pansiradju sebagai pelaksana tugas.
“Itu yang saya protes” kesalnya.
Dari sikap protes yang dilakukan ini Jasri berharap, ke depannya dapat berubah.
“Karena kepentingan kita masyarakat terlayani dengan baik, dan kita juga harus menjaga citra pemerintahan secara baik,” tambahnya.
Meski begitu, Jasri berjanji Senin nanti dirinya sudah akan berkantor seperti biasa. *
