Kamis, 13 Juni 2024

Aksi 11 April di Ternate, Massa Aksi Tuntut Turunkan Harga BBM dan Sembako

Massa aksi unjuk rasa depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (11/4)/Foto :.Nita (Kaidahmalut)

TERNATE, KAIDAH MALUT – Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Komite Berjuang Bersama Masyarakat (BBM) Maluku Utara, gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate, pada Senin, 11 April 2022.

Dalam aksi 11 April serentak ini, massa menuntut Pemerintah segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga sembako.

Amatan malut.kaidah.id, aksi dimulai sejak pukul 10.30 WIT, dengan pengamanan ketat oleh pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP Kota Ternate.

Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa aksi mengatakan, memasuki awal Januari hingga awal bulan suci ramadan, situasi kehidupan masyarakat Indonesia hari ini semakin tidak ada jaminananya dan orang miskin terus terlantar. Hal ini juga ditambah dengan kebutuhan BBM sudah menyentuh semua aspek kehidupan sosial.

“Jika terjadi tekanan terhadap kenaikan harga BBM, maka akan berpengaruh pada harga barang jasa lainya termasuk sembilan bahan pokok dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM yang disertai dengan peningkatan harga barang lainya, akan membuat daya beli masyarakat menurun, dengan situasi seperti ini memberatkan masyarakat kecil atau kelas ekonominya rendah.

Apalagi, saat momen kenaikan harga BBM justru berdekatan dengan hari raya Idul Fitri dan masa liburan sekolah.

Padahal, lanjutnya, BBM dan minyak goreng juga sembako adalah penyambung hidup masyarakat yang di Desa maupun di Kota, dan jika terjadi kelangkaan maka akan membebani hidup yang semakin parah.

“Kalau harga BBM yang meroket, artinya, peran pihak ketiga cukup besar dan bayarannya pasti mahal. Karena mereka mampu menembus kebijakah atas larangan menjual BBM ke pengguna jerigen, dan itu berarti petugas SPBU bermain,” cetusnya.

Hal inilah yang membuat kejanggalan, bahwa Pemerintah Kota Ternate malah mengaku tidak berwenang mengintervensi harga di tingkat pengecer.

“Bahasa sederhananya kalau tidak dibilang tak berdaya ya malas, padahal izin dagang ada di Pemerintah, kenapa tidak bentuk satgas BBM? Terus apa tugasnya polisi? Apa hanya jaga kantor menungu laporan? Atau kita harus terbang ke Jakarta mengadu ke Ahok atau Menteri Perdagangan? Dan pada akhirnya sesama akar rumput saling membantu, karena Pemerintah sendiri juga lepas tangan,” teriaknya.

Sekadar diketahui, aksi juga diwarnai dengan bakar ban bekas di depan pintu masuk Kantor Wali Kota Ternate.*