TERNATE, KAIDAH MALUT – Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyebutkan, ada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) dipangkas anggarannya baik untuk program maupun kegiatan pada OPD masing-masing.
Pemangkasan sebesar Rp30 miliar untuk tahap pertama dengan tujuan menutupi angka defisit sebesar Rp70 miliar lebih. Pemangkasan ini juga, untuk menutupi jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2022, tetapi telah dicairkan Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2021 lalu.
Kata Rizal, kegiatan rutin yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan belanja kendaraan di OPD dipangkas, dan daftarnya telah disampaikan Bapellitbangda ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate.
“Saya sudah menyampaikan ke Kepala BPKAD untuk beberapa program kegiatan yang kami lakukan penyesuaian,” kata Rizal, Rabu, 16 Maret 2022.
Menurutnya, program yang dilakukan penyesuaian untuk program yang bisa dilakukan pengurangan tanpa menghilangkan kegiatannya.
“Kami lakukan pengurangan untuk belanja rutin, jadi komponen belanja rutin menjadi fokus penyesuaian kami. Misalkan, perjalanan-perjalanan dinas pimpinan OPD yang dilakukan penyesuaian. Contohnya, Rp400 juta kita buka tinggal Rp200 juta, kemudian belanja kendaraan roda dua dan roda empat atau belanja modal yang kami melihat tidak terlalu urgen,” terangnya.
Meski dilakukan penyesuaian, pihaknya akan tetap menjaga konsistensi dari implementasi terhadap 14 program priotas dan 8 misi dari Ternate yang berkaitan di tahun 2022.
“Saya sudah serahkan ke BPKAD, jadi tidak ada kegiatan urgen. Seperti kita lakukan penyesuaian sebesar Rp3 miliar untuk kegiatan penimbunan di Makassar Timur, anggaran itu targetnya DAK integrasi 2022, tetapi karena Pemkot tidak dapat DAK integrasi, maka dipending nanti ditampung pada 2023,” cetusnya.
Ia bilang, apa yang menjadi aspirasi warga dipastikan belum dirasionalisasi, dengan alasan untuk menekan angka defisit Rp70 miliar, termasuk aspirasi yang disampaikan melalui pokok pikiran dari DPRD.
“Jadi yang sasaran utama itu perjalanan dinas, kemudian belanja modal di OPD yang kami melihat belum urgen untuk dilakukan, tetapi tidak menghilangkan hanya untuk efesiensi, sambil menunggu pendapatan,” imbuhnya.
Dari jumlah defisit sebesar Rp70 miliar itu, Rizal mengaku, baru dilakukan penyesuaian program kegiatan sebesar Rp30 miliar di tahap pertama, dan untuk tahap kedua sebesar Rp40 miliar.
Ia juga mengatakan, pihaknya telah meminta BP2RD dan OPD teknis pengelola pendapatan untuk menggenjot PAD, sehingga tidak ada pemangkasan kegiatan.
“Sumber pendapatan masih bisa digenjot, jadi penyesuaian program kegiatan Rp30 miliar, untuk mengejar DBH kurang bayar, karena itu dipastikan tidak akan tersalur di tahun ini, jadi kalau untuk pangkas Rp40 miliar tidak, karena kami lebih memaksa Dispenda dan OPD pendapatan untuk menggenjot pendapatan,” tandasnya.*
