TERNATE, KAIDAH MALUT – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara periode 2022 – 2025 resmi dilantik.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H. Maming pada Senin, 07 Maret 2022 di Hotel Sahid Ternate.
Ada delapan nama dalam kepengurusan inti pada BPD HIPMI Malut periode 2022 – 2025 yang dilantik malam tadi, diantaranya Sofyan Hi. Sangaji sebagai Ketua BPD HIPMI Malut, Rais Yusuf sebagai Sekretaris, Iswan Minggu sebagai Bendahara, dan Wakil Ketua Umum yaitu Irman Saleh.
Sementara untuk Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) diamanahkan kepada Mohdar Bailussy, dan untuk Ketua Bidang diketuai oleh Iskandar Idrus, Erwin Umar dan Faris Abdullah.
Mardani dalam sambutannya mengatakan, HIPMI sudah membuktikan banyak melahirkan kader-kader entrepreneur, bukan saja menjadi entrepreneur tapi menjadi pemimpin ditingkat Nasional, Provinsi dan tingkat Kabupaten.
Kata dia, HIPMI dilahirkan oleh para pendirinya yang sudah membuktikan organisasi ini, bukan organisasi sembarangan atau organisasi pengkaderan. Mengkader para pemimpin masa depan, dimana pemimpin masa depan itu sudah dibuktikan oleh senior-senior.
“Contohnya di masa Jokowi, lahir empat Menteri ada Bahlil, Sandiaga Uno, Lutfi dan Eric. Jadi teman-teman yang tidak menjadi Ketua umum jangan berkecil hati, kalau pintar goyangannnya bisa jadi Menteri seperti Erick Tohir,” imbuh Mardani.
Menurut dia, HIPMI sejak 50 tahun yang lalu sudah persiapkan pemimpin masa depan ditingkat Nasional.
“Kalau kita sudah melihat para senior kita berhasil menjadi pemimpin Nasional, harusnya di Provinsi dan daerah bisa melahirkan pemimpin di tingkat Provinsi dan Kabupaten,” ujarnya.
Ia juga bilang, bahwa Malut memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa berlimpah.
“Saya tahu disini banyak kandungan nikelnya, hati-hati dengan sumber daya alam kita yang besar sama halnya di Kalimantan punya batu bara. Kalau tidak mempersiapkan infrastruktur, pendidikan dan pertanian maka nanti akan menjadi Provinsi yang tidak berpenghasilan lagi, karena sumber daya alam tidak bisa diolah,” tegasnya.
Mardani juga mengakui, di Halmahera banyak perusahan besar yang masuk, sehingga membutuhkan kerja sama dan intervensi Pemda, agar bisa menggabungkan pengusaha nasional, pengusaha daerah dan pengusaha asing.
“Mudah-mudahan kepala daerah nanti yang ada sekarang maupun akan datang bisa membuat konsep, bagaimana pengusaha asing yang berinvestasi di Malut, bisa bekerjasama dengan pengusaha daerah di HIPMI Malut,” harapnya.
Sementara, Ketua Terpilih BPD HIPMI Malut, Sofyan Hi. Sangaji mengatakan, berbicara tentang Malut yaitu berbicara tentang harta yang berlimpah, namun sebagai orang Malut belum mampu secara optimal dan cenderung bingung bagaimana cara memanfaatkan.
Kata dia, seandainya HIPMI diberikan kesempatan untuk turun berperan dalam mengisi pembangunan Malut ke depan, pastinya kesejahteraan rakyat Malut bukan hanya tanggungjawab Pemprov tapi menjadi tanggung jawab elemen termasuk HIPMI.*