TERNATE, KAIDAH MALUT – Aliansi Pemuda Patuh Hukum Indonesia (APPI) Maluku Utara (Malut) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut untuk, segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman atas sejumlah dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya.
Sejumlah kasus korupsi tersebut, diantaranya penempatan dana investasi pada PT Bahari Berkesan tahun 2016 sebesar Rp25 miliar lebih, anggaran kegiatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2018 senilai Rp5,3 miliar yang bersumber dari APBD Kemenpora sebesar Rp2,5 miliar dan APBD Kota Ternate sebesar Rp2,8 miliar.
Perwakilan APPI Malut, Aziz Abubakar menyebutkan, dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Ternate ini APPI meminta Kejati segera menetapkan tersangka atas sejumlah kasus korupsi.
Kata dia, dalam kasus penempatan dana investasi PT Bahari Berkesan saat itu Tauhid masih menjabat sebagai Komisaris PT Bahari Berkesan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate. Kemudian pada kasus Haornas sendiri, Tauhid sudah dua kai mangkir dari panggilan Kejari Kota Ternate.
“M. Tauhid Soleman saat itu sudah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Kejari Ternate,” ucap Aziz, saat melakukan aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Rabu, 23 Februari 2022.
Selain itu, APPI juga mendesak Kejari Ternate agar serius mengusut tuntas kasus korupsi anggaran pembangunan, menara masjid Raya Al Munawar Ternate senilai Rp3,8 miliar tahun anggaran 2016. Tak hanya itu, APPI juga meminta Kejari mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran hibah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ternate tahun 2018-2019.
“Ada juga paket pengawasan dan jasa konsultan senilai Rp125 juta dengan rekanan kerja CV Archieplan. Itu melekat pada Dinas PUPR Maluku Utara,” pungkasnya.*
