Minggu, 14 Juli 2024

Muhajirin Bailussy : Pokir Harus Bersamaan Tahapan Musrenbang dan RKPD

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy | Foto : Nita/Kaidah Malut

TERNATE, KAIDAH MALUT – Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan, rancangan program kegiatan untuk tahun 2023 telah dirancang Pemerintah Kota dan DPRD Kota Ternate melalui Pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diusulkan DPRD ke Pemkot Ternate.

Muhajirin bilang, sesuai dengan mekanisme atau siklus penganggaran, pokir harus bersamaan dengan tahapan-tahapan Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan masuk pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Meski begitu, lanjut dia, sebelum selesai Musrenbang, hasilnya akan dibahas. Karena pokir mestinya masuk lebih dulu. Tujuannya, sambung dia, tentu dalam rangka sinergi, sehingga harus memastikan bahwa usulan keluar dari masyarakat melalui pokir DPRD itu, bisa sejalan dengan Musrenbang yang dibuat oleh Pemkot.

“Kalau adanya yang sama maka Alhamdulillah, dan diakomodir dalam Musrenbang. Namun, jika tidak diakomodir dalam pokir, maka diminta pemerintah memberi masukan, sebab jumlahnya pokir cukup banyak yang diusul dari masing-masing anggota,” cetus Muhajirin, Rabu, 2 Februari 2022.

Menurutnya, semuanya pokir harus masuk terlebih dahulu ke RKPD. Dengan begitu, tinggal menunggu Pemkot dan DPRD meminta prioritas program.

“Jika sudah masuk tinggal Pemkot dan DPRD minta prioritas yang mana baru kita lihat. Sekalipun banyak program kegiatan tinggal tahun berikut dimasukkan. Lantaran, rata-rata program yang masuk ada 10 dan 12. Jadi 30 anggota DPRD cukup banyak, pokir ini akan diserahkan ke Pemkot dalam pembahasan APBD khusus untuk Covid-19 dan bencana,” jelasnya.

Meski begitu, Muhajirin berharap jika ada sisa anggaran penanganan dan vaksinasi Covid-19 dari Pemkot, maka DPRD akan meminta Pemkot untuk menggeser apa yang telah diusulkan oleh DPRD.

Sementara Anggota Komisi I, Zaenul Rahman menambahkan, dalam Permendagri Pedoman Penyusunan APBD itu sebesar Rp27 miliar. Dimana 5 persen dari nilai tersebut untuk fokus pada penanganan Covid-19, terutama kegiatan vaksinasi.

“Selain vaksinasi juga bencana lainnya. Saya kira pemerintah bagaimana bisa mengambil kebijakan, meskipun fokus penanganan lebih Covid-19. Belum lagi keluhan warga juga banyak soal bencana alam, kiranya butuh perhatian,” imbuh Zaenul.

Zaenul berharap, Pemkot bisa mengatasi ini agar keluhan warga terhadap lingkungan dampak bencana alam juga bisa diatasi.

“Untuk anggaran di APBD tidak melekat cuma Dinas Kesehatan, tetapi saya tahu untuk vaksinasi sebagian besar dana tak terduga 5 persen yang diprioritaskan penanganan Covid-19,” kata Zaenul.

Olehnya itu, ia menyebutkan bahwa Rp27 miliar ini sudah tergabung pada anggaran penanganan bencana alam dan dana tak terduga, dan ini sifat insentif.

“Karena keluhan warga terhadap bencana alamnya banyak, mulai Kota Ternate, Hiri, Moti dan Batang Dua. Jadi jangan hanya fokus di dampak pandemi saja,” tandas Zaenul.*