Jumat, 23 Februari 2024

KPA PUPR Mengaku Tidak Tahu Detail Pembangunan Talud Pelabuhan Pulau Hiri

TERKINI - Kondisi pelabuhan Hiri saat ini | Foto : Nita/Malut Kaidah

TERNATE, KAIDAH MALUT – Sekretaris PUPR Kota Ternate, Nasrun, mengaku, masih menunggu pencairan anggaran pembuatan Talud Pelabuhan Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat.

Bahkan, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nasrun mengaku belum melihat secara detail kontrak kerja proyek tersebut.

“Saya lupa, saya baru berapa hari menggantikan Pak Bambang, jadi saya lupa. Saya belum lihat detail kontrak kerjanya,” katanya kepada malut.kaidah.id, Senin, 29 November 2021.

Dia mengatakan, anggaran pembuatan talud itu sama dengan yang tertera di APBD, yaitu Rp1,4 miliar. Sedangkan untuk pencairan pembuatan tetrapod, pihaknya hanya membayar semua berdasarkan progres.

“Kita bayarkan sesuai progresnya. Berapa yang diselesaikan, begitu yang dibayarkan,” ujarnya.

Sesuai perencanaan awal, sebanyak 600 buah tetrapod harus diselesaikan dalam waktu 45 hari. Namun, pihaknya meminta agar pihak kontraktor menyiapakan mal tetrapod sebanyak 30 buah.

“Ya, kami bayar sesuai progress. Kalau sampai akhir waktu mereka hanya selesaikan dua tetrapod, yah kami bayar dua saja,” tegasnya.

Ketika ditanya berapa harga tetrapod per buahnya, ia mengaku tidak tahu. Meski begitu, ia menyebutkan untuk lanjutan pengerjaan Talud Pelabuhan Pulau Hiri ini, tetap ada di tahun 2022.

“Ada lanjutan tahun ini, namun nilai finalnya berapa, PUPR belum terima dari keuangan. Secara teknis begini saya tidak tahu, coba tanyakan ke Ibu Seni selaku PPK, karena dia lebih tahu detailnya,” tuturnya.

Dia mengaku sampai sekarang belum memegang fisik kontraknya, dan baru mengetahui perencanaan saja sehingga tidak paham detailnya.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate, Jusuf Sunya kepada awak media mengatakan, teknisnya sudah berada di Dinas PUPR. Meski begitu, Pemkot tetap berkomitmen melakukan percepatan mendukung aktivitas masyarakat.

Ia bilang, pembuatan talud untuk dermaga Pulau Hiri ini sudah masuk pada APBD Perubahan.

“Awalnya itu kan di APBD Induk masih terbagi, ada di PUPR dan ada di Dinas Perhubungan. Lalu di APBD perubahan digabung ke PUPR,” terang Jusuf.

Yusuf Sunya menyebutkan, saat ini Pemkot fokus menyelesaikan tahapan awal, kemudian dilanjutkan lagi ke tahapan berikutnya.

“Kalau untuk tahun depan kayaknya ada, tapi nanti dicek lagi ke PUPR,” tutupnya.*