TERNATE, KAIDAH MALUT – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexander Marwata meminta pihak Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara, dapat mencetak kader-kader pemimpin yang berintegritas dan profesional.
“Saya berharap Unkhair menjadi universitas kebanggaan masyarakat Maluku Utara, dan bisa mencetak kader-kader pemimpin daerah maupun bangsa yang berintegritas dan profesional,” kata Alex saat memberikan kuliah umum “Pendidikan Antikorupsi” di Kampus Unkhair, Kamis, 11 November 2021.
Alexander Marwata menyatakan salut terhadap para mahasiswa, yang karena kekompakannya pada 1998 berhasil melengserkan rezim Orde Baru yang korup.
“Salah satu tuntutan mahasiswa kala itu adalah soal pemberantasan korupsi. Sebab itulah sehingga melahirkan KPK yang ada saat ini,” ujarnya.
Dengan begitu, kata Marwata, selama 18 tahun KPK berdiri, hingga hari ini belum mampu mengentaskan korupsi di Indonesia. Meskipun, ia mengakui, pemberantasan korupsi bukan hanya kewenangan KPK.
“Kalau KPK dibiarkan berjalan sendiri, sampai satu abad pun korupsi tidak akan pernah usai. Karena cikal bakal korupsi sudah ada sejak lama. Kini masyarakat Indonesia cenderung permisif atau serba membolehkan dan murah hati dalam memberikan sesuatu,” tutur Alexander Marwata.
Rektor Unkhair Ternate, M. Ridha Ajam menyampaikan, ia dan jajaran pimpinan telah berkomitmen menolak korupsi dan segala bentuk perilaku koruptif di lingkungan Unkhair.
Ridha berkata, beberapa waktu lalu, Unkhair telah mengikuti evaluasi terkait keterbukaan publik, dan itu akan diselenggarakan kembali pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, Unkhair menjadi salah satu perguruan tinggi yang paling terbuka.
“Alhamdulillah, dari sekian banyak perguruan tinggi yang mengikuti proses evaluasi, Unkhair Ternate menempati urutan ke-6. Di hampir semua fakultas, kami menyiapkan komitmen yang harus ditandatangani jajaran pimpinan, yang intinya kami menolak korupsi,” jelas Ridha.
Begitu konsennya Unkhair melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus, kata Ridha, pihaknya juga telah membangun sistem pengaduan online yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika di lingkungan Unkhair.
“Dalam rangka mengantisipasi terjadinya korupsi atau penyelewengan kekuasaan, jabatan dan lain-lain, kami membangun beberapa sistem online yang dapat diakses oleh siapa saja untuk melaporkan hal-hal penyelenggaraan perkuliahan atau atau perilaku koruptif di kampus,” kata Ridha.
Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba yang turut hadir menunjukan dukungan kepada mahasiswa dan pengajar Unkhair untuk mengikuti kuliah umum antikorupsi. Menurutnya banyak ilmu dari KPK yang dapat diserap untuk perbaikan sumber daya manusia Maluku Utara ke depan.
“Saya lebih suka hadir di kegiatan kampus. Lebih banyak kita mendapat ilmu dari kehadiran Pak Wakil Ketua KPK. Negara ini banyak salahnya dalam hal tata kelola, jadi perlu dekat-dekat KPK agar tidak menambah kesalahan,” ujar Gubernur.
Gubernur berharap, sosialisasi dan kampanye antikorupsi ini dapat membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang berintegritas. Ia mengaku sangat terbuka menerima saran dan kritik, karena itu sebagai peringatan agar lebih berhati-hati.*
