TERNATE, KAIDAH MALUT – Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Jufri Ali, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate akan menggunkan Transaction Monitoring Device (TMD) untuk transaksi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) yang bocor.
Alat perekam transaksi TMD yang sekaligus dipakai wajib pajak, yakni Mobile Payment Online System (MPOS). Rencananya mulai dilakukan pemasangan di hotel, restoran, cafe dan tempat hiburan.
“Instruksi kementerian, di seluruh Kabupaten Kota terkait pengelolaan PAD harus sistem digitalisasi. Kami kemarin berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh KPK, kami melakukan pemasangan dua alat baik di hotel dan restoran,” jelas Jufri, Selasa, 2 November 2021.
Ia bilang, pihaknya akan berkerja sama dengan salah satu Bank Pembangundan Daerah (BPD), dan untuk alatnya akan ditanggung oleh pihak Bank.
“Kita kemarin kerja sama dengan Bank BPD, jadi alatnya ditanggung oleh Bank BPD. Kita juga ada tim untuk mengevaluasi terkait penggunaan alat. Jadi ada dua alat satu M-POS dan TMD. Kalau TMD itu alatnya dipasang di hotel dan restoran yang sudah punya sistem, sedangkan M-POS itu pasang di rumah makan kecil atau resto yang belum punya sistem,” terangnya.
Jufri mengaku, pemasangan alat tersebut dilakukan bertahap. Namun, sekarang pemasangan tersebut sudah berjumlah ratusan di restoran, rumah makan, hotel, tempat hiburan dan mall XXI.
Sedangkan untuk parkir, lanjut Jufri, ia menyarankan agar tidak menggunakan alat tersebut, melainkan dilakukan penagihan retribusi pasar.
“Saya juga sarankan jangan hanya parkir, tapi penagihan retribusi pasar juga menggunakan alat tadi. Supaya petugas bawa alat yang tadi itu bisa terbit bukti pembayaran. Misalnya, di scan DG motor, kalau masuk tekan masuk dan keluar tekan keluar, maka di situ nanti hasilnya yang berapa dia bayar. Tinggal parkir berlangganan atau parkir di tepi jalan umum, kalau berlanggan nanti kita sesuaikan dengan berapa lama dia parkir, di undang-undang kan ada,” kata dia.
Ia menambahkan, pihak konsultan akan melakukan survei di BP2RD, lantaran ada beberapa alat yang sudah jalan.
“Kalau perlu penambahan tinggal tambah di beberapa titik yang belum dipasang,” tambahnya.
Meski begitu, kata Jufri, manfaatnya realisasi meningkat, baik dari tata administrasi valid, kemudian datanya dapat dipertanggung jawabkan.*