Kamis, 13 Juni 2024

ASRKT dan Mama-mama Unjukrasa. Mereka Mendesak Bertemu Wali Kota

Massa aksi di depan halaman kantor Wali Kota Ternate | Foto: Nty/Malut Kaidah

TERNATE, MALUT KAIDAH – Aliansi Suara Rakyat Kota Ternate (ASRKT) bersama puluhan mama-mama pedagang di Pasar Hygienis Ternate, kembali menggelar aksi unjukrasa sambil menghamburkan sayur dan jagung di halaman Kantor Wali Kota Ternate, Kamis, 9 September 2021 sore.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penataan pasar, pungli di pasar, pembangunan dermaga Sulamadaha – Hiri, pembangunan Pertashop di Jambula dan masalah air bersih.

Salah satu pedagang saat orasi mengatakan, saat belum menjadi wali kota, mereka datang bertemu dengan pedagang, setelah terpilih, malah pedagang ditindas.

“Cepat turun dari ruangan, jangan duduk dalam ruangan. Setelah dapat jabatan, so tara (tidak mau lagi) mau bicara dengan rakyat. Dimana janji kalian dulu, kami minta pembuktian,” tegas pedagang yang tidak mau menyebut namanya.

Dia mengatakan, beberapa hari yang lalu, sejumlah anggota DPRD melakukan kunjungan ke pasar, tetapi ternyata belum ada hasil sama sekali.

“Kami selalu ditindas, di dalam ruangan Bahari Berkesan. Tiga keluhan kami seharusnya dirangkum dulu, disediakan dulu fasilitas dan diperbaiki dulu. Tapi malah kami selalu ditindas. kami minta pembuktiannya Wali Kota Ternate,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Arsaly Ojat, dalam orasinya menyebutkan, masalah ekonomi dalam tata pengelolan Pasar Hygienis dan Barito, secara tata ruang pembangunan tidak menunjukan filosofi hidup masyarakat Ternate, yakni, masyarakat yang terbuka.

“Interaksi jual beli di dalam pasar jauh dari kenyamanan, kebersihan tidak sesuai penamaan hygienis serta ruang transaksi tertutup,” katanya.

Arsaly mengatakan, bukan hanya itu, masalah dermaga Sulamadaha – Hiri tidak kunjung selesai, padahal sudah 14 kali digelar rapat dengar pendapat dengan warga. Sedangkan, mengenai Pertashop di Jambula, warga terdampak telah beberapa kali bertemu dengan Pemerintah Kota Ternate.

Tapi, kata koordinator aksi itu, Pemkot Ternate terkesan saling lempar tanggung jawab. Padahal pihak Pertashop telah melakukan inprosedural dengan pemalsuan tanda tangan dalam surat persetujuan warga sekitar.

“Tidak ada kesepakatan warga sekitar untuk pembangunan Pertashop, namun Dinas PTSP dan DLH mengeluarkan izin pembangunan,” sesalnya.

Saat berita ini terbit, aksi unjuk rasa masih berlangsung. Massa aksi enggan membubarkan diri, lantaran mereka minta bertemu langsung dengan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, namun saat ini Wali Kota sedang tidak berada di kantor. *