Sabtu, 18 Mei 2024

Praktisi Hukum Minta APH Usut Proyek Fiktif PUPR Ternate

Praktisi Hukum Hendra Kasim (Istimewa/Kaidahmalut)

TERNATE, KAIDAH MALUT – Praktisi Hukum Maluku Utara, Hendra Kasim menyoroti ulah oknum pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate. Pasalnya, oknum tersebut pernah mencairkan dana ratusan juta namun pekerjaannya fiktif.

Hal ini sudah menjadi rahasia umum di internal PUPR, namun tidak banyak warga Ternate yang tahu akan hal itu. Meski begitu, sangat disayangkan karena sampai saat ini, baik Polres atau Kejari tak pernah mengusutnya.

Masalah ini mencuat ke publik sekitar bulan Juni lalu. Saat itu, diketahui ada kegiatan pembuatan jalan yang dikerjakan oleh CV Tiga Putra, dengan pagu anggaran sebesar Rp130 juta. Namun, pekerjaan yang menggunakan APBD tahun 2022 itu, diduga ada pemalsuan dokumen dan menyalahi aturan karena pencairan sudah 100 persen, namun realisasi nihil.

Pekerjaanya yakni peningkatan jalan tanah ke aspal di Kelurahan Jati, Ternate Selatan. Konsultan kegiatan diduga merekayasa laporan dengan menggunakan jalan di Kelurahan Tabona yang sudah dibangun. Oknum yang mencairkan dana dengan proyek fiktif itu diketahui sudah melakukan pengembalian.

Tetapi, bagi Hendra, masalah ini harusnya diusut, sekalipun sudah ada pengembalian, supaya ada efek jera. Karena, jika tidak, maka ke depan masalah seperti ini akan muncul lagi di Kota Ternate.

Hendra bilang, pekerjaan proyek fisik merupakan bagian dari program peningkatan pelayanan publik. Meski begitu sangat mungkin pekerjaan proyek fisik ini dikorupsi. Ada banyak modus korupsi dari proyek fiktif ini. Salah satunya adalah pencairan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan.

“Berdasarkan informasi ini terjadi di salah satu proyek fisik di Kota Ternate. Kami mendapatkan informasi jika proyek tersebut sudah dicairkan 100 persen, karena laporan pekerjaan sudah 100 persen padahal tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan. Kami pikir, sudah sepatutnya aparat penegak hukum (APH) menelusuri hal tersebut berdasarkan hukum yang berlaku, sekalipun sudah dilakukan pengembalian, supaya ada efek jera. Kami tantang penegak hukum membuka kasus ini untuk dilakukan penyelidikan,” harapnya tegas. (*)