TERNATE, MALUT KAIDAH – Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid, menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tidak konsisten melakukan penertiban pasar. Dia meminta agar Pemkot tidak diskriminatif terhadap para pedagang. Aksi blokade yang dilakukan para pedagang itu merupakan luapan kekecewan atas inkonsistensi Pemkot Ternate.
“Penertiban dan penataan di pasar itu tidak boleh tebang pilih,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Tebang pilih yang dia maksudkan, ada sebagian pedagang diminta berjualan di dalam pasar, dan sebagian lainnya tidak boleh berjualan di dalam pasar.
“Lakukan penataan dengan sungguh-sungguh. Jangan tebang pilih,” imbaunya.
Dia meminta, seyogianya penataan pasar dilakukan secara sistematis dan adil. Jika ada wilayah yang tidak diperbolehkan berjualan, maka tak boleh ada satu pun pedagang yang berdagang di situ.
Problem pasar yang berkepanjangan ini, kata Mubin, sebetulnya tidak hanya disebabkan oleh Disperindag Kota Ternate saja, tetapi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penataan pasar tidak maksimal menjalankan tugasnya.
“Kita berhadap dengan adanya pemerintahan baru ini, maka OPD dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal, termasuk Disperindag itu sendiri,” tegasnya.
Problem pasar itu, kata dia, bukan hanya terjadi sekarang, tetapi sudah terjadi sejak lama. Maka harus ada political will Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman yang dapat membuat kebijakan terkait penataan pasar tersebut.
“Semua tergantung pimpinan kota. Jika ada OPD yang tidak kerja maksimal maka harus didorong untuk dapat bekerja dengan maksimal,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Djadid Ali juga, menegaskan, para petugas agar lebih tegas lagi melakukan penertiban pasar, karena mereka yang paling paham dengan kondisi di pasar tersebut.
“Petugas harus tegas, karena selama ini mereka tahu kondisi pasar. Bagaimana pembeli mengakses lebih mudah dan terjangkau, kalau mau ator, ator (atur ya atur) yang baik,” ucap Djadid.
Djadid bilang, selama ini petugas tidak melakukan pembenahan seperti itu, makanya pedagang juga merasa kesal dan tersinggung.
“Saya berharap OPD terkait memerhatikan dengan baik masalah itu, jangan sampai terkesan pilih kasih,” tutupnya. *
