TERNATE, KAIDAH MALUT – Direktorat Intelkam Polda Maluku Utara (Malut) membentuk tim efektif eksternal sekaligus Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu melalui Kolaborasi Pemerintah Maluku Utara (Krsna Kie Raha), Rabu, 04 Oktober 2023.
Akselerasi dilakukan oleh Direktur Intelkam, Kombes Pol. Hadi Wiyono, yang juga sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional LAN RI angkatan 58.
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko dalam sambutannya mengatakan, akselerasi yang dilakukan karena Provinsi Maluku Utara, merupakan provinsi yang sering terjadinya konflik Pemilu maupun Pilkada. Hal itu, sambung dia, kerap terjadi dengan melibatkan penyelenggara, partai politik, elit politik dan masyarakat.
“Permasalahan tersebut berujung pada sengketa Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), antar pendukung paslon maupun caleg,” kata Kapolda.
Di tahun 2014 silam, kata Kapolda, pelanggaran Pemilu di Malut sampai pada keputusan MK yang berbuntut pada Pemungutan Suara Ulang (PSU), seperti di Kabupaten Halmahera Selatan dan konflik Pilkada Halteng tahun 2012 silam.
“Dari kasus- kasus itu, dengan antisipasi dan meminimalisir di 2024, Polda melalui Dit Intelkam lakukan akselerasi,” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei Bawaslu, Mabes Polri dan Polda Malut, Provinsi Malut masuk kategori Rawan Tingkat Nasional pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
“Hal ini menjadi kompleks dengan kondisi geografis kepulauan. Dengan potensi dan kerawanan, maka diperlukan adanya ide dan gagasan yang melibatkan stakeholder menggagas proyek perubahan, yaitu Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu melalui Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan akronim Krsna Kie Raha,” pungkasnya. (*)
