TERNATE, KAIDAHMALUT – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah kini mengalihkan fokus kebijakan pangan tidak hanya pada swasembada, tetapi juga pengentasan kemiskinan, terutama di kalangan nelayan.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan usai memimpin Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela Ternate, Rabu 5 Agustus 2026.

Menurutnya, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan karbohidrat pada tahun lalu. Karena itu, pada 2026 pemerintah mengarahkan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang dinilai masih berada pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

“Tahun ini perintah Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan. Nilai tukar petani padi sudah mencapai 127, sedangkan nelayan masih 103. Target kita dalam satu tahun ini bisa meningkat menjadi 120,” kata Zulkifli.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membangun 2.000 Kampung Nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti cold storage, pabrik es, bengkel, balai lelang ikan hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Ia menjelaskan, keberadaan fasilitas tersebut akan membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan saat harga ikan turun sehingga tidak harus menjual dengan harga murah.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih yang berfungsi menyerap hasil tangkapan nelayan ketika harga anjlok, sekaligus memasok kebutuhan bahan baku ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tak hanya sektor perikanan, pemerintah juga mendorong kemandirian pangan di tingkat kecamatan melalui pengembangan budidaya tematik di sekitar 40 ribu desa. Setiap desa yang memiliki lahan sekitar 1.000 meter persegi akan diarahkan mengembangkan budidaya sesuai potensi lokal guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan kerja.

“Koperasi Nelayan diperkirakan mampu menyerap sekitar 20 tenaga kerja. Sementara budidaya tematik minimal enam orang di setiap desa sehingga anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan di kampungnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Pangan juga meminta percepatan pembangunan SPPG, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), meliputi Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Menurutnya, pembangunan SPPG di wilayah tersebut harus diselesaikan dalam waktu satu bulan karena menjadi prioritas pemerintah, sedangkan pembangunan di wilayah lain diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan.

“Yang di Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua harus dipercepat karena sangat mendesak,” tegasnya.

Di sisi lain, Zulkifli mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai kenaikan harga bahan pokok akibat dampak situasi geopolitik global. Ia meminta Perum Bulog segera mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui operasi pasar.

Ia juga mengimbau pemerintah daerah turut menggelar operasi pasar agar lonjakan harga kebutuhan pokok dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Menanggapi pertanyaan mengenai alih fungsi lahan pertanian di kawasan pertambangan, Zulkifli menegaskan lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi tidak dapat dialihfungsikan. Pengecualian hanya diberikan untuk proyek strategis nasional dengan syarat menyediakan lahan sawah pengganti seluas dua kali lipat dari lahan yang digunakan.

Sementara terkait potensi pangan lokal Maluku Utara, ia memastikan pemerintah akan memprioritaskan hasil produksi desa untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi melalui Koperasi Desa Merah Putih.

“SPPG harus mengambil pasokan dari desa setempat, tidak boleh dari daerah lain. Jadi yang diutamakan adalah pangan lokal,” pungkasnya. (*)