SOFIFI, KAIDAH MALUT – Para Sekretaris Daerah se-kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara menyayangkan ketidakhadiran Sekretaris Provinsi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Keduanya itu absen dalam rapat pembahasan sharing pendanaan Pilkada 2024, yang digelar pada Rabu, 26 Juli 2023 di Kantor Gubernur di Kota Sofifi.
Padahal kegiatan tersebut, merupakan agenda khusus untuk para sekda. Namun, hanya 6 sekda yang hadir siang tadi.
Keenam sekda itu di antaranya Sekda Halmahera Selatan Safiun Radjulan, Sekda Ternate Jusuf Sunya, Sekda Halmahera Barat Syahril A Radjak, Sekda Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Sekda Pulau Taliabu Salim Ganiru, dan Sekda Halmahera Timur Ricky Ch Richfat.
Saking kecewanya dengan ketidakhadiran sebagian besar TAPD, Sekda Haltim bahkan langsung walk out dari ruang rapat.
Sekda Halsel mengungkapkan, pada akhirnya semua sekda meninggalkan ruang rapat. Rapat kemudian dilanjutkan Badan Kesbangpol dan BPKAD.
“Semua sekda marah karena kami diundang rapat jauh-jauh tapi sekprov justru tidak hadir. Akhirnya rapat tidak tuntas,” ujar Safiun.
Formula kesepakatan sharing dana Pemilu dan Pilkada sendiri masih menunggu hasil validasi Badan Kesbangpol. Alhasil belum diketahui berapa persentase sharing dana tersebut.
Pemda kabupaten/kota rata-rata menawarkan sharing 60:40 atau 50:50 antara pemprov dan pemda kabupaten/kota.
Informasinya, Sekprov tak hadir lantaran sedang berada di Halmahera Tengah. Sedangkan Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, tengah mengikuti kegiatan Lemhanas di Jakarta.
“Kami berharap jika sudah undang orang jauh-jauh yang ngundang juga harus hadir,” tukas Safiun. (*)
