“Kemudian dalam kaitannya dengan pengelolaan alokasi TKDD, saya ingin memberikan pesan kepada para Bupati dan Wali Kota, agar seluruh Pemerintah Daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2023 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta harus mampu mengoptimalkan Dana Desa yang masuk di wilayah Maluku Utara, baik untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, sebagai program prioritas Pempus maupun untuk mewujudkan pembangunan desa,” harap Gubernur.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut, Adnan Wimbyarto mengatakan, prosesi penyerahan DIPA Induk Tahun 2023 dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, telah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 01 Desember 2022 lalu.
Dari sisi Pempus, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, pada saat kewaspadaan atas gejolak global meningkat.
Target pendapatan negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp2.463 triliun, sedangkan belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.
