TERNATE, KAIDAH MALUT – Mantan Ketua DPW PAN Maluku Utara Iskandar Idrus mengungkapkan, pemecatan dirinya dari partai disinyalir ada keterlibatan Nita Budi Susanti.
Alasan yang dicantumnkan DPP PAN dalam surat pemberhentiannya, sebagai anggota PAN sangat subjektif karena secara faktual sangat sulit dibuktikan.
Menurut anggota DPRD Maluku Utara itu, tugas-tugas kepartaian sudah dilaksanakan sepenuhnya. Ia pun sebelumnya sudah melakukan perekrutan saksi-saksi di Maluku Utara.
Itu dilakukan Iskandar lantaran kapasistasnya sebagai bacaleg DPR-RI, sebagaimana yang diinstruksikan Ketum PAN Zulkifli Hasan saat kegiatan rakerwil di Ternate.
Ia mengaku, pasca pengunduran diri sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara, ia sempat berkomunikasi dengan Sekjen DPP PAN. Namun, kata dia, komunikasi yang terjalin agak privasi dan di luar kepentingan partai.
“Apa yang saya sampaikan ke Sekjen itu kaitannya dengan sikap Nita Budi Susanti dengan suaminya Viva Yoga Mauladi, yang jauh sebelum saya mundur itu tepatnya bulan puasa, saya pernah ditelepon oleh Nita Budi Susanti dengan nada yang agak marah ke saya,” bebernya saat menggelar konferensi pers, Ahad, 21 Mei 2023.
Dalam percakapannya itu, Nita Budi Susanti memarahi Iskandar Idrus lantaran tidak mendampinginya, sewaktu berkunjung ke Ternate beberapa waktu lalu bersama dua putra kembarnya.
“Itu ditelepon secara pribadi ke saya. Kemudian meminta ke saya secara pribadi dalam kapasitas Ketua DPW saat itu, untuk berpihak ke beliau (Nita Budi Susanti) dalam urusan kerajaan Ternate, jadi itu konflik Kesulatanan. Jadi saya diminta terlibat berpihak ke Nita Budi Susanti,” cercanya.
Hal yang sama pula diminta oleh suami Nita yang tak lain Waketum PAN.
“Ini menurut saya sebetulnya tidak etis membeberkan ini karena ini terlalu private. Tapi karena sudah ada SK makanya saya bilang ini. Saya dipaksa untuk mendukung Nita Budi Susanti kaitannyan dengan polemik yang ada di Kesultanan Ternate. Ini kan di luar logika politik saya. Sebab partai tidak ada urusannya dengan polemik di kerajaan,” sesalnya.
Olehnya itu, Iskandar menolak permintaan tersebut.
“Kita yang sudah berbuat baik ke masyarakat saja pasti masih ada hal-hal negatif yang muncul di pikiran masyarakat, apalagi kita mau ikut terlibat menghadirkan polemik di tengah-tengah masyarakat, dan itu urusan yang bukan menjadi kewenangan kita,” timpalnya.
Sementara terkait munculnya nama-nama bacaleg DPR-RI yang diusung DPP, sama sekali tanpa sepengetahuan Iskandar Idrus.
“Tapi nanti kita akan lihat saja di hasil Pemilu 2024 nanti. Seperti apa hasilnya ya nanti kita lihat saja,” ucapnya.
Iskandar menambahkan, sebelum dilakukan pemecatannya ia tidak pernah menerima surat teguran SP1, SP2 dan SP3. Namun, langsung diberikan SK pemberhentian dari PAN.
“Padahal kan di dalam AD/ART ada mekanisme atau tahapan yang harus dilalui, sebelum putusan,” tukasnya. (*)
