Sirkulasi Elit dalam Berbohong
Pembaca yang budiman, saya perlu melibatkan cerita hilangnya moralitas pejabat berkata jujur di ruang publik. Pada tahun 2022, pemerintah lalai mengerjakan lebih awal anggaran APBD Induk 2022 senilai Rp2,8 miliar untuk cetak tambah tetrapod. Dari pencacatan lapangan, ternyata pekerjaan dimulai pada pertengahan tahun.
Masalahnya, hasil investigasi jurnalis menemukan data jumlah hasil cetak tetrapod yang dikantongi pihak-pihak berwajib, justru berbeda angka satu sama lain, serta terdapat indikator jika pekerjaan lapangan tidak sesuai volume (Data Nurkholis Lamau, 2022).
Dalam kondisi itu, Kepala Bappelitbangda mencoba meyakinkan akan ada tambahan anggaran dalam APBD-P 2022 senilai Rp2,5 miliar, untuk finishing di akhir proyek (kumparan.com, 2022).
Faktanya, ketika pengesahan APBD-P 2022, tidak ditemukan alokasi anggaran yang dijanjikan Kepala Bappelitbangda banyak bicara tersebut (Halmaherapost.com, 2022).
Karena kekacauan itu, AMPUH melakukan aksi di awal tahun 2023. Terdapat tiga kali pertemuan setelah aksi 01 Februari 2023. Dua kali di Kantor Bappelitbangda, satu kali di DPRD pada bulan April. Terakhir di Bappelitbangda hari Jumat, disepakati kembali ke perencanaan awal.
Selain itu, tim ahli dari Unkhair harus menyelesaikan desain master plan dan kebutuhan semua Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelabuhan bersama instansi teknis, dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Harapannya, setelah semua sudah selesai, tim TAPD menyurat ke DPRD untuk membicarakan dan memproteksi anggaran sesuai kebutuhan.
Mereka bicara manis, agar pekerjaan segera dilakukan supaya memungkinkan diterapkannya skema mendahului perubahan 2023.
Namun, semua itu pupus oleh janji tanpa langkah-langkah taktis. Pekerjaan ternyata dimulai pertengahan tahun 2023, ditambah pemerintah tidak menyurat ke DPRD, dan akhirnya “fael” (perbuatan) tahun lalu terulang lagi.
Pengesahan APBD-P 2023 tidak ditemukan alokasi anggaran untuk proyek pelabuhan Hiri (Halmaheranesia,com, 2023; malut.kaidah.id, 2023). Itu artinya, pemerintah kembali berbohong secara struktural di tahun ini.
Saya ingat betul, Kadis PUPR bicara bohong di ruang publik. Dalam berita tanggal 17 Agustus 2023 yang berisikan komentar tanggal 15 Agustus, Kadis mengatakan pekerjaan pelabuhan Hiri sudah dimulai sejak “minggu lalu”. Alat-alatnya sudah dimobilisasi masuk (cermat.co.id 2023). Ternyata itu kebohongan.
Faktanya, tanggal 17 Agustus AMPUH melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan dengan menaikkan bendera merah putih setengah tiang di lokasi proyek, tidak satu pun alat dan tanda-tanda pekerjaan saat itu.
Mirisnya, seorang legislator yang separtai dengan penjabat Wali Kota saat ini, mencoba mengalihkan wacana dengan komentar pekerjaan akan dimulai keesokannya (18 Agustus 2023).
Bahasa bohong berjubah komitmen pemerintah dan anggota legislatif ini, mencerminkan tidak adanya moralitas demokratis dalam komunikasi publik.
Dua komentar bohong itu adalah respon “panik” atas sepotong video viral berisikan warga Hiri menggendong orang sakit di atas bebatuan pelabuhan. Situasinya miris, warga tertatih-tatih melewati medan pelabuhan yang rusak. Orang sakit harus siap menerima konsekuensi “kecelakaan” di lapangan.
