Oleh: Wawan Ilyas
Pemuda Hiri dan Demisioner PUSMAT (2013-2015)
“Ini masalah harga diri saya sebagai kepala daerah,
bukan saja warga pulau Hiri. Sekali lagi saya sampaikan,
saya akan selesaikan proyek ini di tahun ini juga”
(Wali Kota Ternate, Dr. M Tauhid Soleman, 2023)
“Harga diri” tampil sebagai pesan utama kalimat moral yang ditransmisi, ke dalam bahasa politik pembangunan.
Disampaikan pada awal tahun ini tepatnya 01 Februari 2023, ketika demonstrasi Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) menuntut hak pelabuhan penyeberangan Sulamadaha-Hiri.
Momen tuntutan warga itu menghasilkan untuk kedua kalinya Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah, setelah sebelumnya pada 26 Agustus 2020. Mungkin, baru terjadi pertama kali di Indonesia, bahwa pembangunan pelabuhan di daerah butuh dua kali MoU bersama pemerintah, dan satu kali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, penjabat Wali Kota Ternate mempertaruhkan harga dirinya sebagai kepala daerah.
Ibarat ingin memperteguh posisi politik bahwa rezim “Andalan” berakronim “TULUS” akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi, betulkah itu terjadi dalam perjalanan kepemimpinan? Betulkah pemerintah membangun secara tulus? Saya akan telusuri apakah tata kelola birokrasi di daerah ini mencerminkan amanah kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan? Apakah moralitas muncul dalam ruang publik dan ketepatan mengarahkan sasaran kebijakan secara kontekstual? Mari kita periksa.
