Sitti berharap siapa pun yang terpilih dalam Musda nanti mampu merangkul semua OKP di Morotai.
“Dan juga karena ini momentum politik jadi jangan ada lagi tiga versi, harus bisa merangkul dan mengesampingkan yang namanya isu SARA dan lain sebagainya,” harapnya.
Sukri Ali selaku Koordinator Daerah (Korda) DPD KNPI Maluku Utara menegaskan, DPD KNPI Maluku Utara yang diketuai Irman Saleh dan DPP KNPI Ryano Panjaitan memiliki legalitas yang sah dan SK Kemenkumham RI.
Oleh karena itu, secara legalitas KNPI Morotai di bawah kepemimpinan karateker Sitti Marwah Kharie, sah secara hukum dan punya legalitas menjalankan roda dan kinerja organisasi.
Sukri dalam kesempatan itu menyampaikan, saatnya organisasi kepemudaan dalam hal ini KNPI membuka diri sebagai organisasi yang mengayomi banyak organisasi di tingkat bawah.
Sebab, menurut anggota DPRD provinsi ini, KNPI merupakan organisasi besar yang seharusnya memikirkan banyak hal, artinya harus memberikan sumbangsih pikiran-pikiran untuk daerah ini.
“Kita bicara soal kepemudaan itu luas, maka kiranya pikiran-pikiran kita harus dituangkan dalam pembangunan daerah ini. Saya kira penting adanya organisasi ini sudah harus melangkah dan membuat hal-hal yang memang punya tujuan yang jelas,” sambungnya.
Sedangkan McBill Abdul Aziz, salah satu senior di KNPI Morotai, menyatakan organisasi yang hadir dalam musyawarah tak hanya menjadi peserta semata melainkan mendukung sepenuhnya musyawarah KNPI ini sehingga benar-benar terlaksana.
“Malam hari ini kita tidak inginkan OKP yang hadir hanya sekadar hadir, tapi betul-betul menyukseskan musyawarah ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, KNPI harus mampu mengawal pembangunan di Pulau Morotai ini.
“Apapun organisasinya, yang pasti kepentingan untuk kemajuan daerah ini ke depan lebih baik,” tandasnya. (*)
