MOROTAI, KAIDAH MALUT – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) seharusnya tidak terjadi di kabupaten Pulau Morotai. Apalagi sampai terjadi penimbunan oleh oknum-oknum yang merugikan masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua DPD KNPI Pulau Morotai, Aswan Kharie, Kamis, 10 November 2022.
Aswan mengatakan, semestinya persoalan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah, melalui Disperindagkop Pulau Morotai. Dimana dinas terkait harus menjaga stabilitas stok BBM. Aalagi ini, momen peringatan hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada tanggal 10 November 2022, dan menyambut momentum sepakbola piala dunia tahun 2022.
Ia bilang, bergejolaknya kelangkaan BBM adalah suatu kelemahan pada pengawasan Disperindagkop yang saat ini dipimpin oleh Nasrun Mahasari.
“Ini menyebabkan maraknya kekosongan atau kelangkaan serta penimbunan BBM itu,” kata Aswan.
Ia menegaskan, Pj Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali harus mengevaluasi Kadis Perindagkop.
Menurut Aswan, Nasrun tidak becus mengurusi masalah BBM di Morotai.
“Kami minta Kadis Perindadkop Morotai yang sekarang ini dievaluasi, bila perlu dicopot karena dia (Kadis) tidak becus urus masalah BBM,” tegasnya.
Semestinya, seorang Kepala OPD, Nasrun harus bisa menampilkan prestasinya dalam bekerja, bukan menambah masalah bahkan memperbanyak mafia BBM di Pulau Morotai.
“Sebab BBM adalah termasuk kebutuhan fundamental bagi masyarakat, alat transportasi dan akomodasi usaha mikro dan makro di era modernisasi saat ini,” ujarnya.
Kelangkaan BBM yang ramai diberitakan diberbagai media saat ini, sudah tentu membuat geram masyarakat, apalagi adanya oknum penimbun BBM yang mencapai 4 hingga 6 ton, ditambah puluhan jerigen yang juga ditimbun di salah satu rumah warga di Morotai.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Pulau Morotai, dalam keseriusan persoalan BBM. Sementara untuk Pemda dan pihak kepolisian, kami tegaskan persoalan ini harus ditelusuri melalui jalur hukum. Sehingga bisa membongkar secara terang-terangan, siapa-siapa para mafia BBM di Morotai,” bebernya.
Kesimpulannya, lanjut dia, kita harus tegas dan tidak membiarkan para mafia BBM menguasai daerah kita. Sama halnya dengan kata-kata Ketua YLKI, Sudaryatmo, yakni “Buat Apa Ada Negara Kalau Semua Harga Diserahkan ke Pasar. Enak Banget Jadi Pejabat, Konsumen Menanggung Perekonomian Global”.
Olehnya itu, sambung dia, ini tidak boleh dianggap sepele, Morotai membutuhkan langkah cepat dalam penyelesaian kelangkaan BBM ini. Sebelum menjamur kemana-mana yang akhirnya masyarakat, menjadi korban bulan-bulanan atas ulah para mafia di Morotai. Sementara disisi lain, pengawasan dan perijinan terus ditingkatkan melalui Dinas Perindagkop.
“Jangan hanya siap-siap dan iya-iya kepada pimpinan padahal nihil tanpa solusi. Saya menduga jangan sampai Kadis juga bermain petak umpat yang melahirkan malapetaka, hanya karena keinginan di balik mejanya, atau bisa saya sebut mengejar untung. Terlepas dari itu, upaya investigasi juga segera dilakukan oleh stakeholder terhadap persoalan ini, misalnya dibeberapa pangkalan, kios-kios dan SPBU di Morotai,” imbuhnya.
Dengan begitu, dari problem ini bisa ada win-win solution untuk memulihkan kepanikan yang di alami rakyat atas kejahatan ini, dan menjaga kembali stabilitas ketersediaan BBM, serta memitigasi penyimpangan atas semua kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM.
Aswan juga mengancam, apabila para mafia BBM di Morotai, tidak terungkap melalui jalur hukum, maka pihaknya akan turun ke jalan, untuk melakukan aksi besar-besaran.
“Atas nama pemuda Morotai, kami akan mengkonsolidasi semua kekuatan, untuk turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan atas semua persoalan BBM,” pungkasnya.
“Ingat itu, wahai para pejabat yang tak becus melayani rakyat,” tandasnya. (*)
