MALUKU, KAIDAH MALUT – Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Saumlaki menerima kunjungan, dari perwakilan Asian Development Bank (ADB) dan Agen Verifikasi Independen (IVA).
Kunjungan itu untuk memverifikasi hasil program PLN tahun 2023.
Kunjungan juga membahas rencana, untuk mendukung PLN meningkatkan penggunaan listrik yang berkelanjutan di Indonesia Bagian Timur.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) Awat Tuhuloula menyampaikan, pembahasan ini merupakan tindak lanjut kerja sama Internasional yang telah dibahas dengan ADB.
“Kami memastikan agar pembiayaan yang diperoleh PLN ini, mampu mempercepat pembangunan akses listrik yang andal dan berkelanjutan, di Maluku dan Maluku Utara dalam rangka mendukung transisi energi,” kata Awat, Rabu, 22 Mei 2024.
Melalui pembiayaan dari ADB, Awat juga memastikan dapat berkontribusi pada capaian yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) perusahaan.
“Tentu saja hal ini juga sejalan dengan tujuan besar pemerintah, yakni mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060,” tambahnya.
Kunjungan itu, disambut Manager UP3 Saumlaki, para Assistant Manager UP3 saumlaki, serta dan seluruh pegawai UP3 Saumlaki.
Dalam sambutannya, Manager UP3 Saumlaki Hengky Purbo Lesmono menyampaikan, bahwa dengan kunjungan ADB dan IVA ke UP3 Saumlaki ini dapat terus meningkatkan jalinan kerja sama, antara PLN dengan ADB dan IVA.
Sesuai dengan salah satu tujuan dalam perkembangan, yang sedang terjadi di industri global.
“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan akses listrik dan energi yang berkelanjutan di Indonesia Bagian Timur,” ujar Hengky.
ADB telah bekerja mengatasi kemiskinan di Asia-Pasifik selama 50 tahun. Hal ini dilakukan terutama dengan membantu pembangunan infrastruktur, pada negara-negara berkembang. ADB saat ini melakukan 15 proyek rintisan berbasis RBL yang mencakup sektor pendidikan, energi, kesehatan, transportasi, dan perkotaan.
Saat ini, kebutuhan pembiayaan pembangunan di Asia telah berubah drastis, dan negara-negara sudah memiliki sistem dan kapasitas yang lebih baik, termasuk negara Indonesia itu sendiri.
“Kami dukung kerja sama ini sehingga capaian-capaian perusahaan yang sejalan lurus dengan kebijakan pemerintah dapat diwujudkan bersama, seperti kebijakan NZE 2060. Sebagai perusahaan yang bergerak pada sektor energi, patut kita realisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan energi hijau maupun pengurangan emisi karbon, seperti penggunaan kendaraan listrik (EV), pembangunan Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta aktivitas-aktivitas masyarakat lainnya yang berpengaruh langsung pada percepatan transisi energi ini,” tutup Hengky. (*)
