HALBAR, KAIDAH MALUT – Pernyataan Sekretaris Partai Demokrat Halmahera Barat, Maluku Utara, Christovel Sakalaty yang ditujukan kepada akademisi Tamin Ilan Abanun, dinilai sangat tidak berbobot dan terkesan cari muka.
“Justru karena saya memahami postur fiskal daerah dan amanat regulasi, sehingga saya perlu mengingatkan kepada Pemda Halbar. Tapi ternyata diam-diam ada yang kebakaran jenggot,” kata Tamin, Ahad, 23 Juli 2023.
Menurut Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara itu, tidak mengapa jika saling membela. Itu pula kata dia, merupakan hal biasa, apalagi pembelaan ini datang dari juru bicara partai pendukung pemerintah sendiri.
“Namun saya mau ingatkan kepada Pak Christovel sebagai jubirnya partai pendukung pemerintah, bahwa bisa saja kebakaran jenggot dengan komentar saya, tapi materinya harus punya bobot berkadar tinggi supaya jangan terkesan hanya cari muka,” sentil Tamin.
Tamin menyebut, Dalam PMK itu jelas mengisyaratkan pembayaran gaji ke 13 paling cepat bulan Juni dan paling lambat di atas bulan Juni.
Tetapi, lanjut dia, bukan berarti penundaannya hingga di bulan Agustus atau di atas bulan Agustus. Sebab gaji ke 13 itu hakekatnya belanja pendidikan anak-anak ASN.
Baca halaman selanjutnya…
“Jika pembayarannya di bulan Agustus atau di atas bulan Agustus berarti namanya bukan lagi gaji 13. Ini yang harus dimengerti oleh jubirnya partai pendukung pemerintah,” cetus Tamin.
“Jangan asal ngomong. Christovel tidak sadar kalau apa yang dipaparkan di media saat ini, hanya memperpermalukan diri sendiri selain itu nama baik partai pun ikut terseret,” sambungnya.
Ia memaparkan, bahwa gaji 13 adalah hak ASN yang secepatnya harus dibayar. Hanya saja, karena kelalaian pemda Halbar dalam mengatur keuangan, sehingga komponen gaji 13 akhirnya terabaikan.
Bahkan, kondisi seperti saat ini pun, mereka masih berusaha unjuk gigi dihadapan publik melalui media.
“Kebijakan nasional terkait gaji 13 ya sederhananya adalah hadir untuk membantu meringankan beban para ASN, untuk belanja kebutuhan pendidikan anak di awal tahun ajaran baru masuk sekolah, bukan di pertengahan atau di akhir tahun ajaran,” timpalnya.
Baca halaman selanjutnya…
Tamin membandingkan kejadian serupa yang juga dialami daerah lain, hanya saja, kata Tamin daerah lain di Indonesia dengan benar menerjemahkan PMK tersebut. Dengan begitu, tepat di tanggal 15 dan di akhir bulan Juni, gaji 13 sudah dibayar.
“Oleh Karena itu sebenarnya seorang Christovel tidak perlu lagi bersuara, apalagi cuma asal bersuara. Tapi bagaimana sebagai jubirnya partai pendukung pemerintah, seorang Cristovel harus inovatif memberikan masukan kepada pemerintah, agar pembayaran gaji 13 secepatnya dilakukan,” ujarnya.
Menurut mantan anggota DPRD itu juga mengaku, jika sikap kritisnya kepada pemerintah bukan hanya menjelang pemilu, tetapi sejak awal pemerintahan JUJUE, ia sendiri sudah gencar mengkritik kerja-kerja pemerintah yang tidak becus.
“Kalau soal kinerja saya waktu jadi anggota dewan, silahkan tanyakan di DPRD atau SKPD bagaimana kerja saya dalam tiga fungsi DPRD,” ucapnya.
“Kinerja saya sewaktu masih menjabat sebagai anggota DPRD, publik Halmahera Barat sangat tahu. Jadi Pa Christovel tidak perlu susah-susah menjatuhkan saya, melalui media. Kalau Pak Christovel masih ragu, tanya saja langsung kepada wartawan karena mereka sangat dekat dengan saya, dan tahu persis siapa saya sebenarnya,” tukasnya. (*)
Tinggalkan Balasan