Kemudian pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.
Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai kewenangannya, untuk ditindaklanjuti. Antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
Dalam pendekatan hukum administrasi, hasil pemeriksaan BPK berupa opini, temuan, kesimpulan maupun rekomendasi adalah betuk keputusan administrasi negara, yang tentunya dihasilkan dari proses administrasi dengan prosedur yang ditetapkan sebagaimana di atas.
“Karena itu hasilnya harus dipandang kredibel, karena dihasilkan oleh lembaga yang kredibel pula sehingga membatalkan atau katakanlah meninjau ulang, sebuah kesimpulan haruslah dengan alasan yang kredibel pula,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Abdul Kadir berkata, jika dikaitkan dengan tindakan BPK Perwakilan Malut yang melakukan pemeriksaan kembali atas LHP, yang sebelumnya telah diberi opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK sendiri, itu patut diragukan kewajarannya. Terlebih pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) itu dilakukan atas penyelenggaraan keuangan daerah tiga tahun sebelumnya yakni 2019, 2020 dan 2021 yang telah diberi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK sendiri.
“Pertanyaan mendasar yang mesti dijawab dengan terbuka oleh Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara adalah, apa alasan mendasar pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas LHP tiga tahun sebelumnya? Apakah hanya sekadar memeriksa kepatuhan penggunaan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang atau tidak? Ataukah PDTT dalam bentuk pemeriksaan inversitatif? Bukankah pemberian opini wajar tanpa pengecualian adalah kesimpulan kelembagaan yang merupakan pernyataan profesional, berdasarkan pada standar baku yang telah ditentukan? Jika ada keraguan terhadap integritas para auditor, bukankah pembinaan internal adalah cara paling tepat?” sentil Abdul Kadir.
