TERNATE, KAIDAH MALUT – Salah satu akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate Darsis Humah menuturkan, Maluku Utara perlu diselamatkan dari kerusakan akibat pengelolaan pemerintahan yang amburadul. Termasuk dari praktek korupsi dan pengrusakan lingkungan.
Kerusakan tersebut terjadi karena menurut Darsis, dari aspek birokrasi dan administrasi pemerintahan, misalnya, pemerintah Provinsi Maluku Utara selama ini tidak menaati prinsip good governance, atau asas-asa pemerintah yang baik.
“Itu terlihat dari tata kelola pemerintahan yang amburadul. Hampir semua dinas dalam pelayanan publik tidak ada kemajuan,” tegas mantan Wakil Rektor I IAIN Ternate itu kepada cermat, saat ditemui di kediamannya pada Selasa, 21 Mei 2024.
Pangkal dari masalah tersebut, kata ia, ada pada pimpinan tertinggi. Dalam mengambil keputusan dan kebijakan, gubernur tidak ikut dan tidak paham prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Tak heran, fit and proper test atau uji kelayakan yang menjadi syarat untuk menduduki kepala-kepala dinas, justru jadi rahasia.
“Akhirnya, uji kelayakan terkesan main-main saja. Orang baik banyak yang tidak direkrut. Jadi, tidak ada kompetisi dari sisi kepangkatan. Sebetulnya mereka tidak memenuhi syarat. Tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan, dan tentu tidak sesuai,” katanya.
Masalah tersebut, misalnya seperti seorang sarjana atau magister pertambangan, yang justru ditempatkan jadi kepala dinas pendidikan. Akibatnya, pemerintahan tidak mungkin berjalan dengan baik karena ia tidak paham dengan kerjanya. Begitu juga yang terjadi di dinas-dinas lain.
Menurutnya, hampir semua penempatan posisi kepala-kepala dinas di tubuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak sesuai dengan kapasitas.
