HALBAR, KAIDAH MALUT – Plh Kejari Halmahera Barat Edy Jhubang membantah, jika pihaknya melakukan pemeriksaan ke pemerintah desa tanpa koordinasi dengan Inspektorat Halmahera Barat.
Menurutnya, pemeriksaan Dana Desa di beberapa desa itu, berdasarkan laporan masyarakat atas dugaan kasus korupsi Dana Desa.
Dengan begitu, ia pun Kepala memerintahkan tim penyidik turun ke desa yang diduga, telah menyalahgunakan ADD itu.
Bahkan, saat turun melakukan pemeriksaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan surat perintah tugas dari Kajari melalui bidang Intelejen.
“Karena laporan yang masuk itu di bidang Inteljen dan kami tindaklanjuti, karena kami setiap ada laporan akan ditindaklanjuti. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka akan jadi pertanyaan juga dari pihak masyarakat atau pelapor,” kata Edy, Selasa, 13 Juni 2023.
Ia bilang, kedatangan ke sejumlah desa itu sebenarnya hanya untuk memintai keterangan dan memberi masukkan kepada pemdes.
Edy mengaku, sebelumnya Kejari juga sudah menyurat ke Inspektorat secara formal. Bahkan, pihaknya pun pernah mendatangi Kantor Inspektorat namun Inspektur sedang tidak berada di kantor.
“Bentuk koordinasi kami melalui lisan dan secara resmi tertulis. Jelasnya, sebagian besar kami sudah menyurat secara resmi ke Inspektorat dan terkadang balasannya juga lambat,” tandasnya. (*)
