HALTENG, KAIDAH MALUT – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerima utusan dari Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Halmahera Tengah di Kantor BNPP, Jakarta, Selasa, 04 April 2023. Mendagri Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP menerima utusan tersebut.
Kepala Bagian Pengelola Perbatasan (BPP) Halmaherah Tengah, Haris Abdullah menyampaikan permohonan pengembangan ekonomi dan infrastruktur.
Terkait di wilayah perbatasan Kabupaten Halmaherah Tengah, sesuai dengan program Pj Bupati Halteng.
Turut menghadiri pertemuan Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
Zudan mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan berbagai atensi Kepala BPP Halteng.
Permohonan yang pertama adalah penambahan Lokasi Prioritas (Lokpri) untuk kecamatan di Patani Timur, Halmahera Tengah.
Menurut Zudan, BNPP kini telah mengelola sekitar 222 Lokpri pada 54 kabupaten/kota di 15 provinsi.
Kemudian 222 Lokpri berbasis kecamatan tersebut, dibagi ke dalam 2 kelompok.
Kelompoknya yakni, di dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan dan di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan.
“176 Lokpri berada di dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan. Selanjutnya 46 Lokpri di luar koridor pertumbuhan pemerataan,” terang Zudan.
Sedangkan permohonan lainnya adalah pengembangan sarana dan prasarana untuk kesehatan, listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi di wilayah pulau-pulau terluar.
“Nantinya kami akan menghubungi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) terkait kemungkinan membangun Base Transceiver Station (BTS),” jelasnya.
Ia menambahkan, permohonan selanjutnya yang diajukan BPPD Halteng yaitu pengembangan sarana dan prasarana untuk perumahan layak huni di sepanjang kawasan perbatasan.
Tinggalkan Balasan