HALBAR, KAIDAH MALUT – Ketua Fraksi Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Hardi Hayun meminta kepada Bupati Halbar, James Uang untuk menelusuri pembayaran sisa gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang belum terbayar selama 6 bulan.
Pembayaran gaji P3K guru melekat pada Dinas Pendidikan Halbar, yang sampai saat ini belum juga terbayar.
Tercatat sebanyak 63 guru yang telah di SK oleh Bupati Halbar pada 01 Maret 2022 lalu. Puluhan guru ini juga terbilang aktif dalam melaksanakan tugasnya.
Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Halbar, Hardi Hayun mengaku geram dengan tunggakan pembayaran gaji P3K guru tersebut.
“jika Dinas Pendidikan tidak menikdaklanjuti sisa gaji P3K guru dalam minggu ini, maka perlu ada langkah yang diambil oleh Kejaksaan untuk menelusri sisa anggaran Rapel P3K selama 6 bulan, yang diduga terindikasi penyalahgunaan anggaran,” tegas Hardi, Jumat, 16 Desember 2022.
Hardi juga meminta Kepala Dinas Pendidikan, untuk dapat menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran gaji P3K guru tersebut.
“Karena daerah ini sudah terlalu banyak masalah untuk itu Kadis Pendidikan Halbar harus bertanggung jawab bila perlu dievalusai oleh Bupati,” sesalnya.
Hardi juga menyentil berbagai isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat Halbar saat ini, sehingga ia memastikan dari Fraksi Partai Hanura akan terus melakukan pengawalan terhadap persoalan ini.
“Kita akan kawal terus sampai ini tuntas,” tukasnya. (*)
Tinggalkan Balasan