HALBAR, KAIDAH MALUT – Gerakan Rakyat Anti Koropsi (GERAK) Provinsi Maluku Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat, pada Kamis, 30 Juni 2022.
Aksi tersebut, terkait dengan Halmahera Barat yang darurat korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
Koordinator lapangan (Korlap), Frangki Makagansa dalam orasinya menyampaikan, otonomi daerah adalah hasil dari reformasi yang diperjuangkan, dengan berbagai konsekuensi atas daya dan upaya pemuda dan mahasiswa.
Otonomi memberikan harapan kepada daerah untuk maju, berdasarkan potensi yang ada. Pemuda dan mahasiswa adalah elemen utama sebagai lokomotif pencetus reformasi dan KKN adalah musuh bersama negara.
“Hingga dua dekade berlangsung era reformasi, ketika berbagai daerah bergeliat untuk maju capai kesejahteraan, lain halnya dengan Halmahera Barat masa kini, justru mempraktekan permainan kotor untuk mencapai tujuan para politisi yang berbungkus kerohanian, kejujuran, politik santun, keiklasan. Namun itu semua hanyalah kedok belaka,” ungkap Frangki.
Menurutnya, Halbar telah digadaikan dengan alasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana ujung-ujungnya, pinjaman Dana PEN adalah bungkusan pembayaran hutang politik semata.
Ia juga menyebutkan, korupsi Halbar merupakan Kabupaten dengan berbagai fasilitas yang memadai, untuk melakukan kegiatan Korupsi.
“Betapa tidak, Halbar adalah dunia para koruptor. Sebut saja dugaan korupsi dana pinjaman Rp150,9 miliyar, pembangunan IPAL tahun 2018-2019 yang terbengkalai, dugaan gaji fiktif, pembangunan pasar Jailolo, pengadaan obat oleh Dinkes, bahkan yang paling spektakuler adalah pembelian sapi kurban oleh Pemda dengan memeras Pemdes se-Halbar,” beber Frangki.
Frangki juga mengatakan, kolusi Pemda Halbar memainkan peran dengan berbagai dalil untuk pembangunan, namun faktanya bau busuk kolusi terlalu kelihatan, bagi semua orang yang peduli akan keterpurukan daerah ini.
“Jadi sebut saja, pembangunan ruas jalan sirtu Matui-Guaeria, dan lainnya. Bahkan teriakan atas nama kejujuran di kantor Bupati beberapa bulan yang lalu, membuktikan bahwa kolusi adalah pemandangan yang tidak asing di Halmahera Barat,” cetusnya.
Sementara nepotisme, menurutnya, adalah kata yang sangat tepat di anugerahkan kepada Pemda Halbar saat ini.
Mestinya ini sangat memalukan, namun bagi kekuasaan eksekutif saat ini seakan ini adalah sebuah kesempatan. Betapa tidak, Bupati secara terang-terangan mengangkat SKPD, sesuai dengan keinginannya alias angkat kroni dan kerabat dan mengabaikan hasil asesment kompetensi, untuk promosi jabatan yang dilakukan dengan melibatkan pihak kampus yang berkompeten.
“Jadi hilang sudah jargon JUJUR, dan pupus sudah slogan DIAHI dan kami GERAK, sebagai elemen yang lahir karena keterpanggilan hati untuk mengabdi, mengambil posisi berperang dan melawan atasi kerawanan akibat KKN yang sudah berada pada zona membahayakan,” tukasnya.*
