JAILOLO, MALUT KAIDAH – Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Barat (Halbar), Djufri Muhamad, mempersilakan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halbar, mengungkap perbedaan selisih data dua instansi di lingkup Pemkab setempat.
Wabup bilang, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus, menelusuri selisih data ASN di Badan Kepegawaian Daera ( BKD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang dinilai misterius.
Djufri menegaskan, siap menindaklanjuti apapun rekomendasi yang disampaikan Pansus DPRD ke Pemerintah daerah (Pemda)
“Jadi itulah fungsi pengawasan DPRD menggunakan alat pengawasan khusus atau yang disebut Pansus, kami persilakan, karena itu tugas mereka,” ujarnya, Jumat 16 Juli 2021 kemarin.
Djufri mengaku, akan segera perintahkan kedua instansi tersebut, menyiapkan data-data apabila diminta oleh Pansus DPRD.
“Saya akan beberapa instansi untuk menyiapkan data apabila diminta oleh Pansus DPRD, dan mereka harus menyampaikan data secara jelas,” katanya.
Seluruh data PNS di BKAD merupakan data yang valid ketimbang di BKD, maupun di instansi lainnya.
“Karena mereka di keuangan yang membayar gaji justru data di keuangan lebih sedikit, ketimbang data di BKD maupun yang lain. Jadi saya pikir tidak ada persoalan,” tandas Mantan anggota DPRD tiga periode itu. *
