HALBAR, KAIDAH MALUT – Sejumlah pemuda dan kontraktor yang mengatasnamakan Tim James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR) mendatangi sekaligus mengamuk di Kantor Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin, 09 Mei 2022.
Insiden itu berawal di ruangan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Halbar. Alhasil, fasilitas kantor berupa satu lemari dan dua meja pun rusak lantaran dibanting.
Bahkan, dalam kejadian itu mereka pun juga nyaris baku pukul dengan salah satu staf UPL. Namun tak berselang lama, Satpol PP langsung mengamankan dan melerai kelompok tersebut. Tak sampai di situ, mereka lalu mengamuk di depan ruangan Wakil Bupati Djufri Muhamad untuk meminta agar segera evaluasi kinerja ULP.
Salah satu kontraktor CV Angga Pratama, Lon Abd Gafur secara terpisah mengatakan, ada indikasi pembatalan tender oleh ULP saat evaluasi kembali.
“Jadi pada saat evaluasi ini dari kontraktor yang sudah menang tendar dinyatakan kalah tender. Baru pihak kontraktor yang dokumennya tidak ada justru menang. Kami kontraktor lokal tidak dapat semua. Ini yang kami kontraktor lokal merasa tidak puas,” bebernya.
“Sementara ini ada lima paket yang rencananya dievaluasi kembali tapi tadi Pak Wakil perintahkan pihak ULP segera mengambil sikap tegas sesuai aturan yang berlaku,” sambungnya.
Untuk itu, dia meminta Bupati James Uang segera melakukan evaluasi kinerja di Bagian ULP.
“Jadi kami minta kepada Bupati segera evaluasi kinerja ULP yang ada, agar hal-hal yang kayak begini tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, Wabup saat dikonfirmasi menjelaskan, aksi tersebut dipicu dinamika tender proyek. Sebab ada miskomunikasi antara ULP dan kontraktor saat lelang proyek hingga tender.
“Jadi masalahnya hanya karena miskomunikasi dari pihak ULP dan kontraktor yang ada, sehingga tadi ada emosi kerena informasi simpang siur sehingga mereka melakukan aksi. Namun saya sudah meredamnya dan sudah selesai,” jelas politikus Partai Nasdem tersebut.
Menurut Djufri, ULP sendiri memang terkesan tidak transparan ke para kontraktor.
“Tadi juga dipicu oleh ketidakhadiran Kabag ULP, karena memang dalam beberapa saat kemarin Kabag ULP cenderung menyembunyikan diri. Mungkin ada kesibukan sehingga membuat jengkel para kontraktor yang ada, tapi sudah selesai,” tambahnya.
Untuk fasilitas yang rusak, kata Djufri, bakal diadakan pengadaan baru.
“Itu kan aset pemerintah, nanti kita pengadaan baru saja,” ujar dia.
“Kalau soal evaluasi (Kepala ULP Jain Kadir), saya belum tahu. Nanti kita lihat. Tapi tidak ada yang namanya pembatalan tender, itu hanya miskomunikasi saja,” pungkas Djufri.*