HALBAR, KAIDAH MALUT – Persatuan Masyarakat Desa Peot, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat (halbar), Maluku Utara (Malut) menggelar aksi unjuk rasa Rabu, 10 November 2021.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Halbar itu, warga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Halbar agar segera mengevaluasi Kepala Desa Peot, Wandra dari jabatannya.
Kordinator Lapangan, Arlan Oba dalam orasinya mengatakan, Pemkab Halbar tidak boleh tutup mata atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Peot.
Dia menjelaskan, diduga terjadi penyalahgunaan Dana Desa tahun 2019, yaitu anggaran Bidang Pelaksanaan Pembanguanan Desa Sub Bidang Pendidikan Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah nonformal dengan total anggaran Rp15.6 juta lebih dan biaya Belanja Barang Dengan Total Rp4.8 juta.
“Dalam LPPD 2020 tercantum, telah terealisasi, tapi kenyataannya tidak ada realisasi,” sebut Korlap Aksi.
Anggaran Pengolalaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan buku, honor, taman baca) dengan total biaya Rp5,2 juta, dalam LPPD 2020 juga, tercantum telah realisasi. Namun faktanya tidak ada.
Pun halnya anggaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar senilai Rp122.8 juta, dalam LPPD 2020 tercantum terealisasi,
kenyataannya tidak.
Sub Bidang Kesehatan, Penyelenggara Posyandu, Belanja Jasa, honorium Rp35 juta, dalam LPPD 2020 tercantum Realisasi, tapi nyatanya ternyata kosong alias hanya laporan tanpa kenyataan.
Anggaran Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan dengan biaya Rp6 juta, Pembanguanan/Rehabilitas/ Peningkatan/Pengadaan Sarana Rp3,2 juta, semuanya dilaporkan terealisasi, tapi pada kenyataannya, semuanya fiktif.
Arlan bilang, dugaan ADD/DD Tahun 2019 yakni, Anggaran Penyediaan Sarana dan Pra sarana Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan anggaran lebih Rp 2 juta, tidak terealisasi, Pembangunan/rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan sarana prasarana/alat peraga Rp32.1 juta lebih tidak terealisasi, Sub bidang Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Rp13,7 juta lebih tidak terealisasi.
Terungkap juga, anggaran Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan) Rp10.7 juta, Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Kader Kesehatan Rp12.9, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemeliharaan Jembatan Desa Bahan Baku Material Rp56.5 juta tidak terealisasi.
“Semua itu harus diaudit. Banyak dugaan penyalahgunaan,” tegasnya.
Masyarakat, kata Arlan, sudah sangat resah terhadap kenerja Pemerintah Desa Peot yang dipimpin Kepala Desa, Wandra. Padahal, tugas kepala desa harusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terjadi di Desa Peot, struktur pemerintah desa bersifat dinasti, kolusi, korupsi dan nepotisme menjadi praktik yang bukan rahasia lagi. Bendahara desa adalah ponakan kepala desa,” katanya saat berorasi.
Belum lagi, sikap kepala desa seperti seorang preman sehingga membuat masyarakat Desa Peot menjadi resah.
“Kami minta, segera copot kepala desa,” tegasnya. *