TERNATE, KAIDAH MALUT – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi
Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata memaparkan kondisi perekonomian Indonesia dan kinerja APBN hingga bulan Juli 2023.
Di mana kata dia, memasuki paruh kedua 2023, pelemahan ekonomi global masih berlanjut. Antara lain dipengaruhi isu geopolitik, kontraksi manufaktur, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan harga komoditas.
Ia menerangkan, tren penurunan inflasi nasional juga terus berlanjut, didukung
melandainya inflasi seluruh komponen.
“Kinerja APBN 2023 hingga akhir Juli 2023 terjaga surplus, dengan pendapatan negara yang masih tumbuh positif meski melandai, kinerja belanja negara yang positif dan pembiayaan yang antisipatif,” kata Tunas dalam agenda rutin media briefing Torang Pe APBN Edisi Agustus 2023 di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Rabu, 23 Agustus 2023.
Melalui kegiatan yang juga dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan beserta media lokal di Provinsi Maluku Utara itu, Tunas mengatakan, bahwa kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat, serta sektor keuangan yang stabil.
“Laju PDRB pada Kuartal II Tahun 2023 tumbuh kuat sebesar 23,89 persen (yoy), antara lain didorong oleh pencairan THR dan gaji ke-13 yang mendongkrak konsumsi rumah tangga,” terang Tunas.
Laju inflasi di Maluku Utara pada Juli 2023 tercatat sebesar 3,79 persen (yoy).
“Anomali cuaca dan potensi El-Nino yang terjadi mulai akhir triwulan II 2023 berpotensi mengakibatkan inflasi bahan
makanan,” jelasnya.
Neraca perdagangan mempertahankan tren surplus pada angka USD653,98 juta. Sementara kinerja sektor keuangan stabil, seiring pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit perbankan yang cukup tinggi.
Tunas menyebutkan, untuk kinerja fiskal regional Maluku Utara sampai dengan Juli 2023 tumbuh akseleratif.
Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2,36 triliun (69,19 persen dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 51,86 persen (yoy). Sedangkan kenaikan berasal dari pertumbuhan PPh Non-Migas sebesar Rp689,29 miliar (76,2 persen).
Ini sama halnya dengan pendapatan negara, di mana lanjut dia, untuk belanja negara mengalami kenaikan sebesar 19,86 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp9,14 triliun (53,88 persen dari pagu belanja).
Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan belanja Pemerintah Pusat
(khususnya belanja barang) dan transfer ke daerah (khususnya DBH) yang signifikan.
“Secara spasial, belanja daerah regional Maluku Utara kembali ekspansif. Meski begitu realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih terkontraksi,” ucapnya.
Bahkan, hingga akhir Juli 2023, pendapatan daerah (konsolidasi seluruh pemda di Maluku Utara) terealisasi sebesar Rp5,98 triliun (38,34 persen dari target), dan meningkat sebesar 5,74 persen (yoy).
“Belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp5,49 triliun (34,36 persen dari pagu), atau meningkat 5,57 persen (yoy),” tambah Tunas.
Selain kinerja APBD, Tunas juga mengungkapkan potensi geothermal
di Halmahera Barat, yang tengah dieksplorasi oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
Menurutnya, perusahaan yang berlokasi di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo itu, merupakan proyek yang bisa mengaliri listrik pada kurang lebih 40.000 rumah tangga, apabila menggunakan daya listrik 1.300 VA per rumah tangga.
Selain itu, kata dia, adanya proyek geothermal dapat mempercepat peningkatan kapasitas listrik dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT).
“Isu tematik regional yang diangkat pada Torang Pe APBN Bulan Agustus 2023 adalah ketimpangan fiskal vertikal, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Berdasarkan hasil perhitungan Coefficient of Vertical Imbalance (CV), tingkat ketimpangan fiskal vertikal pemda di Maluku Utara masih cukup tinggi.
Lihat saja, selama 2018 sampai dengan 2023, tingkat ketergantungan pemda
terhadap dana transfer berkisar pada angka 73,4 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah yang tidak mampu ditutup oleh PAD berkisar pada angka 77,8 persen.
Ini artinya, kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat pada kuartal II 2023,diiringi oleh inflasi yang terjaga pada level moderat dan neraca perdagangan, yang mampu mempertahankan tren surplus dan kinerja positif
APBN dan APBD berlanjut sampai dengan bulan Juli 2023.
“Kinerja yang baik ini diharapkan terus berlanjut menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi guna, menjaga pemulihan ekonomi, dan melindungi masyarakat,” pungkasnya. (*)
