TERNATE, KAIDAH MALUT – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto menyatakan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sangat kuat sehingga memberikan sinyal positif prospek ekonomi, dan berbagai proyeksi pertumbuhan yang menunjukan angka positif di tahun 2022.
Adnan mengungkapkan, keberlanjutan tren pemulihan perekonomian Indonesia serta pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui berbagai program perlindungan sosial berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan pasca melewati puncak gelombang COVID-19 Delta, ekonomi mengalami penguatan di berbagai indikator.
Dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan 3 hari yang lalu, proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2022 berada pada kisaran 4,5-5,2 persen (yoy) dan untuk tahunan diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,8-5,5 persen (yoy).
“Di Provinsi Maluku Utara pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh sebesar jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen. Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 107,05 persen, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105,94 persen. Angka ini berada di atas level optimis, tentu saja capaian yang diraih tidak terlepas dari instrumen APBN dan APBD dalam mengintervensi program dan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Adnan saat acara Media Briefing “Torang Pe APBN” edisi Februari 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Kamis, 24 Februari 2022.
Dirinya menjelaskan, APBN tahun 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical, namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang, sehingga di bulan Januari, APBN melanjutkan kinerja yang baik.
“Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan Januari 2022 mengalami kenaikan 14,1persen (yoy) dibandingkan tahun 2021. Penerimaan pajak sampai dengan 31 Januari 2022 mencapai Rp127,45 miliar, realisasi penerimaan dari Bea Cukai sebesar Rp24,48 miliar, dan realisasi penerimaan PNBP dan hibah sebesar Rp12,72 miliar,” katanya.
Pada sisi belanja APBN, sambung Adnan, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari 2022 di Provinsi Maluku Utara mencapai Rp1,07 triliun atau 7,86 persen dari targetnya. Angka ini jauh di atas realisasi nasional yang baru mencapai 4,7 persen target APBN. Sementara realisasi transfer ke daerah di Provinsi Maluku Utara sampai dengan 31 Januari 2022 sebesar Rp939,57 miliar atau 99,14 persen dari total pendapatan APBD. Besarnya realisasi transfer ke daerah di bulan Januari menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pendanaan Pemerintah Pusat.
“Kemandirian Pemerintah Daerah di wilayah Maluku Utara perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari pendanaan pemerintah pusat. Pengembangan sektor unggulan dan sektor potensial diharapkan mampu menjadi solusi. Berbagai sektor seperti pariwisata dan industri pengolahan dapat dikembangkan untuk menjadi sektor unggulan di wilayah Maluku Utara,” jelasnya.
“Optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022 tetap terjaga, didukung kinerja APBN di awal tahun yang cukup bagus. Berbagai proyeksi pertumbuhan menunjukkan angka yang positif. Kita berharap Kerja keras APBN dapat terus berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai dan tetap sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal di tahun 2023,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya Kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto yang didampingi oleh Kepala KPP Ternate, Herry Wirawan, Kepala KPP Tobelo, Helmy Afrul, Kepala KPPBC Ternate, Shinta Dewi Arini, Kepala KPPN Ternate, Rochmad Arif Tri Setiawan, Kepala KPPN Tobelo, Muhammad Afifudin Ikhsan, dan Kepala KPKNL Ternate, Achmakrishna Himawan.*
